Menu

Mode Gelap
BPS Catat Harga Daging Sapi Nasional Sudah di Atas HAP Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028

Nasional

Sertifikasi Halal Berpotensi Buat Harga Kosmetik RI Naik

badge-check


					Sertifikasi halal gratis untuk warung Perbesar

Sertifikasi halal gratis untuk warung

Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya

KREDONEWS.COM, JAKARTA-Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) menilai biaya sertifikasi halal berpotensi berdampak terhadap harga jual produk kosmetik di pasar.

Pelaku usaha berharap proses sertifikasi dapat disederhanakan, sehingga tidak menambah beban biaya yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada konsumen.

Ketua Bidang Teknis Ilmiah Perkosmi Riva Dwitya Ahmad mengatakan, biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal tidak dapat dipungkiri berpotensi memengaruhi market price produk kosmetik.

“Ya, betul. Memang untuk mendapatkan sertifikat halal itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Tidak bisa dipungkiri, biaya tersebut pada ujungnya akan berdampak ke market price. Mau tidak mau,” ujar Riva di Jakarta Selatan, Selasa (1/9).

Menurut Riva, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Perkosmi terus melakukan advokasi dengan menyuarakan aspirasi para anggotanya, terutama terkait penyederhanaan proses sertifikasi.

Dia berharap proses sertifikasi halal dapat dibuat lebih sederhana dan implementatif sehingga lebih mudah diterapkan oleh pelaku usaha.

“Dari sisi biaya juga, harapan kami selain prosesnya bisa implementatif dan cepat, juga murah. Sehingga pelaku usaha tidak terbebani dengan sertifikasi halal ini, tetapi juga bisa mendapatkan benefit yang maksimum tanpa harus mengorbankan harga produk yang pada ujungnya dampaknya kembali ke konsumen,” jelasnya.

Sementara itu, Tim Kebijakan Publik dan Keberlanjutan Perkosmi Ribut Purwanti mengatakan tantangan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan potensi dampaknya terhadap konsumen, tetapi juga menyangkut daya saing produk kosmetik Indonesia.

Menurut Ribut, kewajiban sertifikasi dapat membuat produsen semakin bergantung pada supplier bahan baku tertentu yang telah memiliki sertifikasi halal.

“Jadi, kalau kita bicara tentang resiliensi terhadap bahan baku, kita menjadi tidak resilien karena kita hanya checklist dari supplier yang itu-itu saja,” kata Ribut.

Dia menilai ketergantungan tersebut dapat menjadi persoalan ketika terjadi gangguan pada rantai pasok global, termasuk akibat kondisi geopolitik maupun bencana alam.

“Kalau kita bicara mengenai kondisi geopolitik dan juga supply disruption yang sekarang terjadi, misalnya tiba-tiba ada pabrik yang terbakar di satu negara atau terjadi gempa, kita tidak bisa produksi karena bahan bakunya memang hanya berasal dari supplier yang sudah tersertifikasi,” ujarnya.

Menurut Ribut, kondisi tersebut membuat produsen memiliki fleksibilitas yang lebih terbatas dalam menjaga pasokan bahan baku maupun mengembangkan produk baru.

“Jadi, sebagai produsen, kita tidak memiliki fleksibilitas ketika ingin berinovasi. Resiliensi terhadap supply menjadi sangat terbatas,” katanya.

Dia juga menyoroti tantangan dari sisi inovasi. Menurutnya, industri kosmetik bergerak cepat sehingga pelaku usaha membutuhkan fleksibilitas untuk mengembangkan produk dan menggunakan bahan baku alternatif.

Namun, apabila proses yang harus dilalui terlalu panjang, hal tersebut dapat memperlambat inovasi meskipun bahan baku yang digunakan tidak memiliki unsur yang dilarang dalam ketentuan halal.

“Ketika kita bicara inovasi, semuanya bergerak cepat. Tetapi kalau kita harus mengikuti prosedur yang sangat panjang, meskipun dari bahan bakunya sendiri sebenarnya tidak ada kontaminasi atau tidak mengandung bahan yang berasal dari hewan, kita tetap harus mengikuti prosedur tersebut,” jelas Ribut.

Dia mengatakan fleksibilitas yang lebih besar di negara lain dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya saing industri kosmetik Indonesia.

“Kalau kita membandingkan creativity di Indonesia dengan negara lain, menjadi agak sulit karena daya saing kita berkurang. Kita tidak bisa bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Karena itu, menurut Ribut, ketergantungan terhadap supplier yang telah memiliki sertifikasi halal menjadi tantangan tersendiri bagi produsen kosmetik, khususnya dalam menjaga ketahanan rantai pasok dan mempercepat inovasi produk.

“Kita juga akhirnya sangat tergantung terhadap supplier-supplier khusus yang memang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Ini menjadi sangat menantang bagi kami sebagai produsen ketika memiliki keterbatasan seperti itu,” tandasnya.***

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

RI Posisi ke-4 Kemiskinan Tertinggi Versi Bank Dunia, di Bawah Timor Leste

2 September 2026 - 19:02 WIB

Koleksi Baru KBS, Kura-Kura Aldabra Raksasa Hadir untuk Pertama Kalinya

1 September 2026 - 20:00 WIB

Harga BBM di SPBU Pertamina Naik Mulai 1/9/2026, Cek Rincian Harga

1 September 2026 - 19:35 WIB

Beras Premium Ukuran 5 Kg Langka, Peritel Ungkap Biang Keroknya

1 September 2026 - 19:23 WIB

Harga BBM Pertamax Diramal Naik Rp300—Rp550 pada September 2026

31 Agustus 2026 - 19:05 WIB

IDI Usul ke Menkes Standar Gaji Dokter hingga Rp110 Juta

31 Agustus 2026 - 16:24 WIB

Komdigi Larang Sisa Kuota Internet Hangus, Tetapkan Tanggal Berlaku

31 Agustus 2026 - 16:02 WIB

Stok Sapi Feedlot Cuma Cukup hingga November, Harga Daging Berpotensi Terus Naik

30 Agustus 2026 - 20:00 WIB

Cuaca Panas di Sidoarjo Belum Reda, Musim Hujan Datang Akhir Oktober

30 Agustus 2026 - 19:31 WIB

Trending di Nasional