Penulis: Jacobus E Lato | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Aksi demo Indonesia Gelap yang diserukan mahasiwa bukan hanya dari dalam negeri, pernyataan sikap juga diserukan oleh mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di luar negeri.
Forum Mahasiswa Indonesia Canberra di Australia, misalnya, bersolidaritas dengan aksi mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung di Indonesia.
Dalam pernyataan sikap hari ini, Forum Mahasiswa Indonesia Canberra menggarisbawahi tagar Indonesia Gelap yang menurut mereka merupakan buah perhatian masyarakat atas apa yang terjadi di Indonesia akibat pemerintah yang inkompeten.
Forum Mahasiswa Indonesia di Canberra juga menyoroti Band Sukatani asal Purbalingga Jawa Tengah yang menarik lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ dan meminta maaf kepada Kapolri dan institusi Kepolisian karena lagunya yang mengkritik polisi.
Diduga, Sukatani mendapat intimidasi dari polisi atas lagunya tersebut.
“Beredarnya video permintaan maaf dari Sukatani menunjukkan, gagalnya Negara dalam mengelola ekspresi kebebasan dalam karya yang menunjukkan keberpihakan pada kesulitan warga,” tutur Forum Mahasiswa Indonesia Canberra.
Mereka menuntut agar pemerintahan Prabowo-Gibran menjawab secara resmi tuntutan aksi ‘Indonesia Gelap’, DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan menjalankan hak interpelasi dan angket, dan TNI-Polri menunjukkan keberpihakan pada rakyat.
Selain itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia juga menyatakan keprihatinan akibat kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, yang menjadi salah satu poin dalam aksi ‘Indonesia Gelap’.
“Kami mendesak pemerintah agar hak-hak dosen dan tenaga pendidik, termasuk tunjangan kinerja, harus diberikan sebagaimana mestinya,” kata PPI Australia.
PPI Australia juga meminta ketentuan izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dicabut sepenuhnya demi menjaga independensi kampus.
Selain PPI Australia, berdasarkan pantauan ABC, sejumlah PPI lain seperti PPI Jepang, PPI Malaysia, PPI Den Haag, PPI Inggris, dan PPI Jerman, juga menyatakan seruan serupa.***
