Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM-Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar aksi di depan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menuntut pemerintah segera membayarkan tunjangan kinerja (Tukin) yang tidak dibayarkan sejak 2020.
“Kami ingin memastikan tunjangan kinerja untuk dosen 2025 itu dianggarkan oleh pemerintah,” ujar Ketua ADAKSI Pusat Anggun Gunawan di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menurut dia, Tukin untuk dosen ASN yang masuk di bawah Kemdiktisaintek belum dibayarkan dan itu berlangsung dari 2020 hingga 2024.
Ia menjelaskan penyampaian pendapat ini merupakan bentuk kekecewaan para dosen yang tidak menerima hak mereka selama bertahun-tahun.
Tukin ini, kata Anggun, merupakan bagian dari isu kesejahteraan para dosen dan diharapkan nantinya pemerintah bisa menganggarkan untuk semua dosen.
“Kami memperjuangkan terkait dengan Tukin untuk semua. Bukan hanya untuk sebagian,” tegasnya.
Anggun menambahkan kementerian sudah menyatakan bahwa mereka hanya punya uang Rp2,5 triliun dan kalau dihitung, itu hanya bisa untuk sekitar 30.000 dosen.
Padahal, menurut dia, semua ASN yang berada di bawah Kemdiktisaintek berjumlah lebih dari 80 ribu orang, untuk itu ini yang perlu diperjuangkan bukan hanya bagi sebagian saja.
“Kami menuntut agar negara ini membayarkan hak kami sejak 2020, Tukin itu tidak pernah dibayarkan oleh negara. Selama ini, pegawai lain, dosen di kementerian lain, kemudian juga pekerjaan yang di kampus, seperti laboran, pustakawan dan lainnya itu dibayarkan Tukinnya,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar Mangihut Simatupang mengatakan pihaknya menyiapkan tiga langkah dalam menanggapi Aliansi Dosen yang menggelar aksi di Istana Merdeka hari ini, Senin, 3 Februari 2025.
“(Aksi) diharapkan tidak mengganggu layanan publik, terutama tugas perkuliahan dan tridharma lainnya,” kata Togar saat dihubungi oleh Tempo pada Senin, 3 Februari 2025.
Adapun langkah tersebut, pertama, kata Togar, adalah memantau perkembangan aksi yang dilakukan oleh Adaksi. Meskipun ia mengaku bahwa langkah ini bukan merupakan langkah yang optimal.
Kedua, Togar mengimbau agar ASN tetap menjadi teladan. Ia menekankan bahwa dosen ASN maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) memiliki kode etik yang harus dijunjung, sehingga perlu bersikap santun dan objektif.
Selain itu, Togar juga menyatakan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dari pimpinan masing-masing perguruan tinggi mengenai apakah para dosen ASN tersebut telah mendapatkan izin untuk turun ke jalan dan menggelar aksi. “Atau menggunakan kanal yang tersedia dalam komunikasi yang sehat,” kata dia.
Ia memang mengaku prihatin terhadap aksi demonstrasi tersebut lantaran aparatur sipil negara, termasuk dosen, pada dasarnya mempunyai mekanisme sendiri dalam menyampaikan aspirasinya.
“Kami tetap apresiasi pilihan yang diambil walaupun ada konsekuensi yang kurang positif,” tuturnya.
Ia juga menyarankan kepada dosen ASN untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur yang tersedia secara hierarkis, dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku serta bersikap objektif. Menurut Togar, dosen ASN di Kemendiktisaintek juga perlu memahami batasan yang telah ditetapkan. ***
