Penulis: Arief H. Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG — Memasuki musim kemarau yang diperkirakan kian kering akibat pengaruh El Nino, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Jombang,Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas mengakui menghadapi keterbatasan sarana prasarana dan cakupan wilayah dalam mengatasi bahaya kebakaran.
Demikian jawab Wiku saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 15 Juli 2026.
Disebutkan luas daerah yang mencakup 21 kecamatan dan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, saat ini baru tersedia 4 pos pemadam utama berlokasi di Ploso, Mojoagung, Ngoro, dan Kota Jombang.
Dia menekankan perlu penambahan satu pos pemadam baru di sisi barat wilayah, tepatnya di Kecamatan Perak atau Bandar.
Kawasan ini dinilai sangat rawan kebakaran lahan pertanian maupun permukiman, dan tren kejadian pada bulan lalu sudah terlihat meningkat.
Ia menilai dengan adanya tambahan satu pos lagi, maka tingkat capaian likit waktu bisa di bawah 15 menit dari standar yang telah diterapkan.
Kebakaran Hutan
Pada saat musim kemarau begini, menurut Wiku, bukan hanya soal pencegahan dan penanggulan kebakaran rumah saja, tetapi juga kebakaran semak belukar serta kebun.
“Kami sangat berharap penambahan pos ini segera diperhatikan pimpinan. Kami sudah melaporkan kebutuhan ini berulang kali, namun kendala keterbatasan anggaran membuat kami masih menunggu dukungan lanjutan,” tegas Wiku.
Padahal, tambah dia, ancaman kebakaran sangat nyata, apalagi ada laporan kebakaran hutan di kawasan Gunung Anjasmoro, Kabupaten Mojokerto, kemarin malam.
Ia menekankan lokasi Anjasmoro memiliki medan curam dan sulit dijangkau.
“Jika api meluas hingga masuk wilayah Jombang, penanganan akan membutuhkan waktu, alat, dan personel jauh lebih besar. Tanpa pos tambahan di sisi barat, risiko keterlambatan penanganan menjadi lebih tinggi,” kata Wiku menegasan ancaman kebakaran lebih serius.
Di tengah keterbatasan tersebut, Wiku menyatakan pihaknya berupaya memaksimalkan aset yang ada.
“Saat ini kami hanya mengandalkan 4 unit pemadam di empat titik pos, ditambah 2–3 kendaraan tangki suplai air. Setiap kali bergerak, formasi minimal satu unit pemadam didampingi satu tangki suplai. Jika kejadian sudah berskala besar, baru seluruh kekuatan pos dikerahkan sekaligus.”
Meski sarana terbatas, pihaknya tetap menjaga standar kinerja: “Waktu tanggapan atau respon time kami tetap terjaga maksimal 15 menit sejak laporan masuk hingga tiba di lokasi. Ini sudah sesuai standar layanan yang ditetapkan.”
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat membantu mencegah kebakaran, mulai dari tidak membuang puntung rokok sembarangan hingga menunda pembakaran lahan.
BPBD berharap dukungan tambahan pos baru, sebelum puncak musim kemarau berlangsung, agar bisa menekan risiko maupun kerugian lebih besar.**
