Penulis: Wibisono | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mengusulkan sekitar 2.100 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Langkah ini diambil guna mengisi kekosongan posisi akibat pegawai yang memasuki masa pensiun.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni menjelaskan usulan tersebut telah rampung dan diserahkan pihaknya kepada pemerintah pusat sejak 7 Juni 2026.
“Jumlah formasi yang kami usulkan berada di bawah jumlah pegawai yang memasuki masa purna tugas. Jumlah pegawai yang purna tugas sekitar 2.100 orang pada tahun ini,” ujar Indah, Senin (6/7/2026).
Ia memaparkan untuk kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Jatim terhitung sebanyak 750 kuota. Lalu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis diusulkan 929 kuota, PPPK Tenaga Guru 369 kuota, dan PPPK Tenaga Kesehatan sejumlah 57 kuota
“Seluruhnya akan kami kalkulasikan secara berimbang sesuai dengan kebutuhan,” bebernya.
Ia menyebut saat ini Pemprov Jatim masih menunggu arahan dan verifikasi lebih lanjut dari KemenPAN-RB yang masih melakukan proses penelitian terhadap kebutuhan formasi CPNS-PPPK yang telah diajukan.
“Kami menyesuaikan dengan kebutuhan. Saat ini usulan tersebut masih diteliti oleh Kementerian PAN-RB terkait kebutuhan formasinya, tetapi usulan dari kami sudah disampaikan,” ucapnya.
Menurut Indah, fokus pengadaan tahun ini diarahkan pada tenaga teknis spesifik yang memiliki kompetensi khusus. Di sektor pelayanan sosial, Provinsi Jatim membutuhkan tenaga terampil untuk penanganan lansia dan anak-anak di lingkungan Dinas Sosial.
“Misalnya di Dinas Sosial, masih dibutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi khusus untuk merawat lansia, termasuk memandikan lansia, maupun merawat anak-anak. Pekerjaan seperti ini membutuhkan perhatian dan keahlian tersendiri,” ungkapnya.
Selain itu, tenaga teknis juga sangat dibutuhkan di bidang infrastruktur. Khususnya, para pegawai yang mampu menangani persoalan infrastrukrur jalan raya di tengah meningkatnya kuantitas kendaraan yang mengalami kelebihan muatan atau overload.
“Dibutuhkan tenaga laboratorium di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang dapat melakukan pengujian, seperti menentukan ketebalan aspal yang sesuai. Kebutuhan tenaga seperti ini juga cukup besar untuk tahun depan,” ujarnya.***
