Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai membayangi sejumlah sektor industri akibat tekanan ekonomi global yang dipicu perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah bersama serikat buruh kini melakukan langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya gelombang PHK dan menjaga aktivitas industri tetap berjalan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan terdapat sejumlah perusahaan yang mulai terdampak akibat penurunan permintaan ekspor, gangguan pasokan bahan baku, hingga tekanan investasi.
“Kunjungan yang saya lakukan sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, sekaligus sebagai Presiden KSPI dan Partai Buruh, bertujuan memastikan apakah ada potensi PHK yang dipicu oleh kenaikan kurs rupiah dan perang Iran, Amerika, dan Israel yang tak kunjung selesai,” kata Said Iqbal.
Menurut dia, Presiden RI telah memberikan mandat untuk melakukan pemetaan dan mitigasi terhadap persoalan yang berpotensi muncul di dunia usaha.
“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” ujarnya.
Hasil pemantauan di sejumlah daerah menunjukkan terdapat perusahaan yang menghadapi tekanan operasional dengan ribuan pekerja berpotensi terdampak.
Salah satunya PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur. Said Iqbal menyebut perusahaan tersebut telah berhenti beroperasi dan berpotensi melakukan PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja.
“Kami datang ke pabrik yang sudah berhenti beroperasi dan bertemu langsung dengan para buruh. Ditemukan ada potensi ancaman PHK terhadap 2.500 pekerja,” katanya.
Menurut Said Iqbal, persoalan PT Pakerin berkaitan dengan dana modal kerja perusahaan yang berada di bank yang telah dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Dana PT Pakerin sekitar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun berada di bawah pengawasan OJK. Akibatnya produksi tidak berjalan karena LPS belum mengeluarkan dana tersebut,” ujarnya.
Selain PT Pakerin, potensi dampak PHK juga ditemukan di PT Fengtai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur alas kaki tersebut disebut berpotensi berdampak terhadap sekitar 4.000 pekerja.
“Informasi awal yang kami terima dari serikat buruh dan rekan-rekan wartawan menyebutkan ada sekitar 4.000 pekerja yang berpotensi terkena dampak. Mereka saat ini dirumahkan, belum di-PHK,” jelasnya.
Said Iqbal menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berakhirnya pesanan produksi serta kendala pasokan bahan baku.
“Pertama, order sepatu Nike di PT Fengtai telah selesai dan belum ada kepastian order berikutnya. Kedua, terdapat keterlambatan pasokan bahan baku akibat situasi perang yang membuat distribusi dialihkan ke pemasok lain,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah bersama serikat pekerja akan melakukan intervensi agar perusahaan tetap beroperasi dan hak pekerja tetap terpenuhi.
“Kita tidak sedang mengoreksi kesalahan perusahaan, tetapi ingin membantu perusahaan dan memastikan hak-hak pekerja tetap didapat. Tujuannya adalah tidak ada PHK.”
Selain sektor manufaktur, Said Iqbal juga menemukan potensi tekanan terhadap industri komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Menurut dia, terdapat risiko perpindahan investasi akibat perubahan strategi industri otomotif global.
“Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam,” katanya.
Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah dan serikat buruh akan melakukan komunikasi dengan perusahaan serta mendorong kebijakan yang dapat mempertahankan investasi di Indonesia.
Said Iqbal menegaskan strategi yang dilakukan saat ini adalah mendatangi langsung perusahaan yang berpotensi mengalami masalah, bukan menunggu sampai terjadi PHK.
“Saya mengajak strateginya bukan menunggu, tetapi datang. Pemerintah bersama serikat buruh, terutama KSPI, sudah melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK.”
Ia menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kalangan pengusaha.
“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” tegasnya.
Said Iqbal mengatakan pemerintah juga akan membuka komunikasi dengan asosiasi pengusaha untuk mencari solusi atas tekanan yang dihadapi industri.
“Pemerintah bisa bersinergi dengan serikat buruh. Tentu saja kami juga akan datang ke APINDO dan Kadin,” katanya.
Ia berharap langkah mitigasi tersebut dapat menjaga keberlangsungan industri sekaligus memastikan pekerja tetap memperoleh haknya.
“Mitigasi seperti ini memudahkan kerja-kerja penyelamatan industri sekaligus memastikan pekerja tetap bekerja dan hak-haknya tetap terlindungi,” pungkasnya.***
