Penulis: Mayang K. Mahadhika | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, BANDUNG– Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, telah mengungkap berbagai dugaan praktik tidak beres di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Jabar, termasuk kasus korupsi yang berujung kerugian negara signifikan.
Ia ungkap korupsi spesifik Rp 800 miliar di BUMN Jabra, tapi ia sering kritik pengelolaan BUMD era sebelumnya. Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan restrukturisasi BUMD Jawa Barat pada 22 Januari 2026 di Bandung.
Kasus korupsi di PT Energi Negeri Mandiri (ENM), anak usaha Migas Utama Jabar (MUJ), merugikan negara Rp 86,2 miliar dari dana PI 10% senilai Rp 800 miliar sejak 2017 yang diterima MUJ dari Pertamina.
Tersangka meliputi eks Dirut MUJ Begin Troys, Dirut ENM Ruli Adi Prasetia, dan Nugroho Widiyantoro dari PT Serba Dinamik; subkontrak ilegal jadi pemicu.
Dedi coret anggaran sewa mobil listrik BUMD Rp 11 miliar (Rp 350 juta/mobil/tahun) karena dicurigai kamflase dana via anak perusahaan baru.
Ia juga ungkap utang BUMN ke Bank BJB Rp 3,6-3,7 triliun bebani fiskal daerah, plus rencana gabung BUMD jadi dua perseroda pasca-korupsi berulang.
Tuduhan korupsi langsung ke Dedi (misal proyek perumahan dengan Menteri Maruarar Sirait) dibantah sebagai hoaks, karena proyek dibangun pra-jabatannya. Fokusnya reformasi BUMD: independen, bebas politik, dan profesional.
Dedi Mulyadi menawarkan solusi restrukturisasi besar-besaran untuk mengatasi masalah BUMD Jawa Barat, termasuk dugaan korupsi dan inefisiensi.
Ia berencana menyatukan puluhan BUMD menjadi satu super holding mulai pekan depan, meniru model Danantara nasional, kecuali Bank BJB yang tetap independen.
Tujuannya menghilangkan BUMD “hantu” yang hanya nama tanpa aktivitas, serta mengelola aset daerah Rp4 triliun lebih efisien untuk tingkatkan PAD.
Netral Politik
Pengelolaan harus dipisah dari politik; tidak ada penempatan tim sukses di direksi/komisaris, fokus pada profesional independen. Langkah ini juga termasuk hapus kontrak tak efisien seperti sewa mobil listrik Rp11 miliar untuk cegah penyimpangan dana.
DPRD Jabar menyambut baik peleburan ini sebagai solusi realistis untuk sehatkan BUMD stagnan. Reformasi menargetkan transparansi, sinergi antar-BUMD, dan hilirisasi ekonomi daerah.
