Penulis: Gandung Kardiyono | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar menegaskan tentang pencopotan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.
Gus Yahya resmi meninggalkan posisinya sebagai Ketum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB setelah rapat yang digelar pada 20 November 2025.
Setelah tak lagi menjabat, Miftachul menyebut Gus Yahya tidak memiliki kewenangan dan menggunakan atribut Ketua Umum PBNU lagi.
Sementara itu, untuk kepemimpinan PBNU saat ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Rais Aam.
Hal tersebut diputuskan setelah pertemuan dengan 36 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan disebut memahami dengan baik latar belakang keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.
Rais Aam Miftahul Akhyar juga mengungkapkan bahwa PBNU akan membentuk tim pencari fakta (TPF).
Tugas TPF tersebut untuk menelusuri sejumlah kabar yang beredar di media.
“Setelah mencermati dinamika di masyarakat, termasuk berbagai informasi dan opini di media arus utama dan media sosial, kami memberikan perhatian secara khusus,” ujar Miftachul di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu, 29/11/2025.
Tim pencari fakta tersebut akan diarahkan oleh Wakil Rais Aam PBNU KH. Anwar Iskandar dan KH. Afifuddin Muhajir.
Miftachul menyatakan bahwa PBNU juga akan segera menggelar muktamar untuk menjaga keberlangsungan organisasi.
“Untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” jelasnya.
Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU ke-34 yang digelar di Lampung pada Desember 2021.
Kontroversi Gus Yahya Selama Menjadi Ketua Umum PBNU
Gus Yahya sempat membuat heboh ketika acara Akademi Kepemimpinan Nasional NU menghadirkan akademisi zionis, Peter Berkowitz.
Kehadiran Peter sebagai pro-zionis saat itu dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dimiliki NU.
Kontroversi lainnya ketika Gus Yahya membahas izin menjalankan konsesi tambang untuk PBNU dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2024.**
