Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA– Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan konferensi pers pada Selasa, 25 Februari 2025, kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, untuk mengumumkan penyitaan uang sebesar Rp 565,3 miliar dalam kasus dugaan korupsi terkait importasi gula.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan pengembalian dari sembilan tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Meskipun pengembalian dilakukan secara sukarela, proses hukum tetap akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku
Uang tersebut disita sebagai barang bukti dan merupakan pengembalian yang dilakukan secara sukarela oleh para tersangka, yang merupakan petinggi perusahaan gula swasta.
Dari sembilan tersangka, dua di antaranya adalah mantan pejabat pemerintah, termasuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Mereka diduga terlibat dalam penerbitan izin impor gula yang tidak sesuai prosedur.
Inilah daftar sembilan perusahaan pelaku impor ilegal gula yang mengembalikan uang kerugian negara, Selasa, 25 Februari 2025. [email protected]
Berdasarkan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 578,1 miliar. Meskipun sembilan tersangka telah mengembalikan sebagian besar uang yang disita, proses hukum tetap berlanjut dan tidak menghapuskan dugaan pidana mereka.
Rincian Pengembalian: Uang yang dikembalikan berasal dari berbagai perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:
- PT Angels Products: Rp 150,8 miliar
- PT Andalan Furnindo: Rp 60,9 miliar
- PT Sentra Usahatama Jaya: Rp 41,3 miliar
- PT Medan Sugar Industry: Rp 77,2 miliar
- PT Makassar Tene: Rp 39,2 miliar
- PT Duta Sugar Internasional: Rp 41,2 miliar
- PT Kebun Tebu Mas: Rp 47,8 miliar
- PT Berkah Manis Makmur: Rp 74,5 miliar
- PT Permata Dunia Sukses Utama: Rp 32 miliar124.
Uang yang disita saat ini disimpan di rekening khusus di Bank Mandiri dan akan digunakan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi ini.
Kejagung menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan penyidikan dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.
