Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar mengatakan pemerintah tidak perlu memberikan makan bergizi gratis ini kepada seluruh anak di tanah air.
Pasalnya, dalam studi yang dilakukan oleh CELIOS, apabila makan bergizi gratis ini diberikan kepada seluruh anak di Indonesia setidaknya ada anggaran negara sebanyak Rp50,72 triliun yang akan dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu.
“Ada total Rp50 triliun (anggaran) MBG itu, yang justru malah dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kaya. Sekarang kondisinya begini, masyarakat kaya juga bilang di studi CELIOS bahwa mereka tidak perlu MBG, mereka lebih memilih MBG disalurkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Karena orang kaya ini memahami bahwa ini sebaiknya bukan untuk mereka. Bahkan ketika anaknya tetap dipaksakan diberikan MBG di sekolah, akhirnya apa yang terjadi? Anak itu bawa makanannya ke rumah terus dikasih ke pembantunya.
Artinya ada subsidi yang tidak tepat sasaran dengan skema MBG yang dilakukan oleh pemerintah,” ungkap Media dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (10/2).
Media lebih lanjut mengatakan, dalam analisis studi yang dilakukan oleh pihaknya, pemerintah memiliki dua opsi dalam menjalankan program MBG. Opsi pertama adalah memangkas anggaran negara dan mengalokasikannya secara penuh hanya untuk program MBG yang jumlahnya mencapai Rp400 triliun.
Jika opsi pertama ini dilakukan, ujar Media, maka negara akan kehilangan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan bahkan layanan publik. “Belakangan muncul opsi B, yaitu Rp100 triliun untuk MBG dan sisanya untuk program lainnya. Dan dua opsi ini yang direncanakan oleh pemerintah. Tapi kedua opsi ini menurut kami problematik,” jelasnya.
CELIOS menyarankan pemerintah untuk menjalankan program MBG dengan skema berorientasi target, yakni memfokuskan program pemberian makan gratis ini kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu seperti keluarga yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan, serta balita dan ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan nutrisi tambahan.
“Ketika ini dilakukan lebih tepat sasaran, ternyata jumlahnya sekitar Rp117 triliun. Artinya, ada potensi mistargeting yang luar biasa masif apabila MBG dilakukan untuk semua anak dan kalau kita menyalurkannya lebih tepat sasaran kita punya ruang fiskal yang lebih besar akibat pemangkasan anggaran,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama Peneliti CELIOS Bakhrul Fikri mengatakan, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 menargetkan penghematan anggaran negara Rp306,7 triliun yang salah satunya akan digunakan untuk membiayai program MBG.
Bakhrul memperingatkan kepada pemerintah untuk menggunakan penghematan anggaran ini dengan bijaksana, karena jika tidak berpotensi menimbulkan bencana fiskal baru bagi Indonesia.
Menurutnya, jika pemerintah menjalankan program MBG dengan skema berorientasi target maka justru pemerintah hanya butuh tambahan anggaran tidak sampai Rp100 triliun.
“Jika betul-betul pemerintah ingin melakukan program MBG agar lebih tepat sasaran, karena aware juga soal fiskal kita hari ini, maka sebetulnya pemerintah hanya butuh tambahan alokasi MBG untuk skema targeted approach itu Rp46,93 triliun yang ini terdiri dari beberapa target, ada jumlah anak, biaya harian, biaya tahunan. Sekaligus biaya operasional,” jelasnya.
Dengan begitu kata Bakhrul ada sisa anggaran sebesar Rp259,76 triliun dari target penghematan anggaran pemerintah Rp306,7 triliun yang bisa digeser untuk membiayai program perlindungan sosial lainnya yang tidak kalah penting, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini diketahui tepat sasaran.
Selain itu, katanya, penghematan anggaran yang masih ada juga bisa digunakan untuk membayar tunjangan kinerja dosen ASN yang belum dibayarkan, atau untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini sedang melemah.
“Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa digelontorkan lagi untuk menolong angkatan kerja yang kena PHK akhir-akhir ini. Lalu pemerintah juga bisa melakukan subsidi tiket KRL Jabodetabek di mana banyak sekali masyarakat yang menggunakannya,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Maria Yohana Esti Wijayati mengevaluasi pelaksanaan MBG setelah sebulan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, distribusi makan bergizi seharga Rp 10 ribu itu belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dia berujar, seharusnya MBG itu tidak diberikan kepada seluruh anak atau pelajar di Indonesia, terlebih lagi kepada anak dari keluarga berada. Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini menilai pemerintah perlu mengatur skala prioritas terhadap sasaran dari program tersebut. “MBG ini mestinya diprioritaskan atau diterapkan tidak untuk semua anak sekolah,” katanya.
Maria mengatakan pemberian MBG itu seharusnya diprioritaskan untuk anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu, juga untuk daerah 3T serta daerah yang angka stunting dan kemiskinannya tinggi.***
