Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Sebulan sebelum Menteri Pertahanan Sjanfrie Sjamsuddin meletupkan Bandara IMIP di Morowali, pada 13 Oktober 2025, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mencabut izin penerbangan langsung internasional untuk dua bandara pribadi khusus di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali dan Weda Bay Halmahera Tengah.
Pada 26 November 2025, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana membantah tudingan bandara ilegal dengan menyatakan Bandara IMIP terdaftar resmi. Ia menyatakan bahwa di pada saat Kemenhub memberi izin, kedua bandara itu dianggap telah memenuhi persyaratan perizinan, dan sudah ditempati personel dari Bea Cukai, Polri, serta otoritas bandara.
Hal itu merespon pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin, yang menyatakan bahwa Bandara PT IMIP, merupakan praktek membahayakan kedaulatan negara.
Ia menekankan pengawasan penuh sesuai regulasi, merespons sorotan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal “anomali” kedaulatan negara.
Keputusan ini tertuang dalam Kepmenhub Nomor KM 55 Tahun 2025, yang menggantikan izin sebelumnya (KM 38 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025) yang sempat menetapkan tiga bandara khusus:
- IMIP, milik perusahaan private PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah
- Weda Bay, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Maluku Tengah
- Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Riau—untuk melayani penerbangan langsung ke luar negeri secara sementara dan terbatas.
Kebijakan baru membatasi hanya Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Riau yang dipertahankan untuk penerbangan internasional dalam kondisi tertentu, sementara IMIP (Morowali) dan Weda Bay (Maluku Tengah) kehilangan status tersebut.
Tujuannya untuk memastikan bandara khusus memenuhi syarat administratif, koordinasi dengan instansi seperti imigrasi dan karantina, serta fasilitas personel sebelum operasional penerbangan langsung dilaksanakan.
Izin sebelumnya (KM 38/2025) membolehkan penerbangan non-jadwal untuk medical evacuation, penanganan bencana, atau mendukung kegiatan usaha pokok perusahaan (seperti pengangkutan penumpang dan kargo investasi), sesuai UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk dorong perekonomian nasional. Pencabutan pada Oktober 2025 diduga terkait evaluasi standar keselamatan dan polemik publik soal “bandara hantu” di IMIP.
Izin ini memungkinkan penerbangan langsung dari dan ke luar negeri dalam kondisi tertentu, seperti non-jadwal untuk medical evacuation, bencana, atau mendukung kegiatan usaha pokok perusahaan, guna mendorong investasi dan perekonomian nasional sesuai UU Penerbangan No. 1 Tahun 2009.
Mencabut
Pada 13 Oktober 2025, Kemenhub menerbitkan KM Nomor 55 Tahun 2025 yang mencabut sebagian izin KM 38/2025, sehingga Bandara IMIP dan Weda Bay kehilangan status penerbangan langsung internasional sementara.
Hanya Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Riau yang dipertahankan dengan syarat ketat, termasuk pemenuhan administratif, koordinasi imigrasi-karantina, dan fasilitas personel.
Pencabutan ini muncul setelah evaluasi standar keselamatan dan polemik publik terkait operasional bandara khusus tanpa pengawasan penuh negara.
Bandara IMIP awalnya ditolak izin internasional oleh Menhub Ignasius Jonan pada 2016 karena isu pengawasan, tetapi mulai beroperasi sebagai bandara swasta kelas IVB sejak 1 Agustus 2019 dengan akses terbatas untuk pesawat terkait bisnis IMIP.
Kontroversi meledak akhir November 2025 pasca-polemik “bandara hantu” dan tudingan hilangnya kedaulatan negara akibat absennya Bea Cukai-Imigrasi, memicu pembahasan DPR dan klarifikasi Wakil Menhub. Kebijakan ini menegaskan prioritas regulasi ketat untuk bandara khusus guna lindungi keamanan penerbangan nasional. **
