Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Proyek pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ramai disorot usai terjadinya dugaan pemerasan dari organisasi masyarakat (ormas) hingga pelaku usaha setempat. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun angkat bicara terkait dugaan anggotanya ikut terlibat dalam pemerasan tersebut.
Berdasarkan unggahan video akun X @Nenk******, sejumlah pihak yang diduga dari Kadin Cilegon hingga ormas setempat bertemu dengan perwakilan Chengda Engieering Co, kontraktor dari proyek pembangunan pabrik CA-EDC. Dari unggahan tersebut terlihat seseorang yang mengenakan pakaian putih meminta ‘jatah’ hingga Rp 5 triliun.
“Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas, Rp 5 triliun untuk Kadin, Rp 3 triliun untuk Kadin,” sahut pria yang mengaku sebagai anggota Kadin Cilegon, dikutip Selasa (13/5/2025).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonedia Anindya Novyan Bakrie mengatakan pihaknya telah membentuk tim verifikasi untuk menampung keluhan serta pernyataan masyarakat Cilegon. Rencananya besok, Kadin bersama dengan pemerintah, yakni Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan.
“Bahkan besok hari Rabu ya, itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus, bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat,” ujar Anindya saat ditemui di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).
Anindya menjelaskan Kadin juga bekerja sama dengan Kadin daerah untuk mengawal insiden tersebut. Dia pun menekankan biasanya pemerasan itu hanya dilakukan oleh oknum.
“Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten/kota sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi. Dan Kadin Indonesia juga mengerahkan wakil ketua umum hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat,” terang Anindya.
Dia menekankan pihaknya tengah fokus untuk meningkatkan perdagangan serta investasi yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, dia menyebut permasalahan ini harus segera dituntaskan.
“Yang pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasinya dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi disini kita ingin bergerak cepat,” jelas Anindya.***
