Menu

Mode Gelap

Headline

Komisi IV DPR RI Desak Mundur, Menhut Raja Juli: Saya Siap Dicopot oleh Presiden

badge-check


					Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan siap dievaluasi dan siap dicopot Presiden, saat rapat kerja  dengan Komisi IV DPR RI, Kamis 4 Desember 2025. Foto: Instagram@inilah.com Perbesar

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan siap dievaluasi dan siap dicopot Presiden, saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis 4 Desember 2025. Foto: [email protected]

Penulis: Yusran Hakim   |    Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli untuk mundur jika tidak mampu menangangi persoalan hutan yang berbuntut bencana banjir dan longsor di Sumatera.

“Mohon izin teman-teman komisi IV mungkin saya keras karena saya paling hatinya kasih, sehingga kalau pak menteri tidak mampu mundur saja. Pak menteri tidak paham soal kehutanan,” ujar Usman saat rapat kerja bersama di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Usman Husin, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, menyatakan kritik keras terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selama rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 4 Desember 2025. Ia menyarankan menteri mundur jika tidak mampu menangani isu kehutanan, dengan alasan menteri kurang paham bidang tersebut.

Rapat membahas bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor di Pulau Sumatra, yang telah menewaskan hingga 770 jiwa. Usman menyoroti kegagalan menteri dalam mengantisipasi bencana serupa di Nusa Tenggara Timur dan menuntut penghentian izin kehutanan serta penanaman ulang pohon.

Raja Juli Antoni menyatakan siap dievaluasi atau dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas kritik tersebut. Ia juga mengungkap rencana cabut 20 izin bermasalah, reformasi tata kelola kehutanan, dan komitmen moral tanpa pelepasan kawasan hutan di daerah bencana.

Raja Juli Antoni yang menyatakan kesiapan dievaluasi dan dicopot di depan Komisi IV DPR RI pada Kamis, 4 Desember 2025:

“Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” kata Raja Juli usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Desember 2025.

Dia menambahkan bahwa pergantian posisi di kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, dan tanggung jawabnya saat ini adalah bekerja semaksimal mungkin.

“Saya hanya, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden,” ujar Raja Juli Antoni. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Mafia Izin Pertambangan, Kejati Meringkus Tiga Pejabat Utama ESDM Pemprov Jatim

17 April 2026 - 23:23 WIB

24 Jam Operasi SAR Evakuasi 8 Jenazah, Korban Helikopter Jatuh di Hutan Tapang Tingan Sekadau

17 April 2026 - 22:42 WIB

Bahlil Kode Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi dalam Waktu Dekat

17 April 2026 - 20:20 WIB

KEK Industri Halal Sidoarjo Siap Tarik Investasi Global, Incar Rp 97,8 Triliun

17 April 2026 - 20:02 WIB

Jaga Stabilitas dan Ketertiban, FPII Laporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya

17 April 2026 - 18:38 WIB

Kejati Sita Uang Rp2,3 Miliar Terkait Dugaan Pungutan Liar Dinas ESDM Jatim

17 April 2026 - 17:15 WIB

Membawa Materi Koreksi Rezim, Aktivis GMNI Jombang Unjuk Rasa dan Berdialog dengan Dewan

17 April 2026 - 15:53 WIB

Kriminologi 500 Tahun Jakarta (Seri 8): Kejahatan di Jalur Emas

17 April 2026 - 15:31 WIB

Dua Tim KPK Turun ke Pemkab Jombang, Bicara Gratifikasi dan LHKPN

17 April 2026 - 14:48 WIB

Trending di News