Penulis: Arief H. Seoesatyo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG — Program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Jombang mencakup 128 sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP, dengan total anggaran mencapai Rp77.468.937.000 (Rp77,4 miliar).
Angka ini diungkapkan oleh Gus Fiqi dari Komisi C DPRD Jombang dalam rapat dengar pendapat pada 24 September 2026.
Program ini terbagi menjadi dua jalur pendanaan berbeda:
- Bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (APBN) serta anggaran Pemerintah Kabupaten Jombang (APBD).
- Dari jalur pusat, rincian penyaluran dikelompokkan menjadi dua gelombang. Gelombang pertama pada tahun 2025 mencakup 22 sekolah — terdiri dari 14 SD dengan alokasi Rp7,8 miliar dan 8 SMP sekitar Rp12 miliar. Gelombang kedua pada September 2026 menyasar 36 SD Negeri dengan pagu anggaran Rp31,8 miliar.
- Pelaksanaan secara swakelola berarti dana ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah, dikelola oleh kepala sekolah beserta tim, tanpa perantara kontraktor pihak ketiga.
Selain dana pusat, Pemkab Jombang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan anggaran pemeliharaan terpisah untuk 25 sekolah — 19 SDN dan 6 SMPN — dengan total dana Rp2,92 miliar.
Rinciannya: 19 SD menerima Rp1,8 miliar dari APBD dan Pokir DPRD; 6 SMP menerima Rp1,122 miliar murni dari APBD Kabupaten Jombang. Pekerjaan ini dipercepat pengerjaannya pada pertengahan 2026.
Komisi C DPRD Jombang menyoroti kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan ke pusat. Salah satu yang disorot adalah perencanaan pada SDN Jarak I — menyangkut kesesuaian kebutuhan nyata di lapangan dengan nilai anggaran yang diminta.
Pihak Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa penetapan sekolah penerima tidak atas rekomendasi dinas, melainkan berdasarkan data kerusakan yang tercatat dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan), dan disetujui langsung oleh kementerian.
Nilai anggaran per satuan pendidikan berbeda-beda, bergantung tingkat kerusakan fisik dan kebutuhan pemugaran masing-masing.
Hingga kini, proses penyaluran dan pelaksanaan masih berlangsung secara bertahap — gelombang awal sudah dikerjakan pada 2025, gelombang baru masuk pada pertengahan 2026.
Masyarakat memantau pelaksanaan swakelola agar setiap rupiah yang diterima benar-benar terpakai untuk perbaikan gedung, penggantian atap, serta peningkatan fasilitas ruang kelas, tanpa ada pemotongan di tengah jalan.**
Ringkasan Data
- Total sekolah — 128 satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP)
- Total anggaran pusat — Rp77.468.937.000 (Rp77,4 miliar
- Gelombang I (2025) — 22 sekolah: 14 SD (Rp7,8 miliar) + 8 SMP (Rp12 miliar)
- Gelombang II (Sep 2026) — 36 SD Negeri (Rp31,8 miliar)
- Sumber dana pusat — Kemendikdasmen, dikelola langsung sekolah (swakelola)
- Dana APBD Jombang — 25 sekolah: 19 SDN (Rp1,8 miliar) + 6 SMPN (Rp1,122 miliar) → total Rp2,92 miliar
- Penyelenggara daerah — Disdikbud Jombang, dipercepat pengerjaannya pertengahan 2026
- Yang disorot Komisi C — Kesesuaian RAB; contoh kasus SDN Jarak I
- Penetapan penerima — Berdasarkan data Dapodik, ditentukan kementerian, bukan rekomendasi dinas
- Nilai per sekolah — Berbeda-beda, sesuai tingkat kerusakan
- Status — Berlangsung bertahap; pengawasan diharapkan ketat. *
