Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG— Kondisi perekonomian negeri ini belum sehat benar, dibutuhkan banyak usaha dan investasi untuk membuka lapangan kerja seluas luasnya, agar warga bisa kerja. Ujungnya ada pendapatan sehingga ekonomi berputar lebih kencang.
Jombang berusaha keras memacu pertumbuhan ekonomi, salah satunya Sinergi Investasi, Perluasan Lapangan Kerja & Penanganan Dampak PHK, bersama Apindo Jombang.
Di bawah ini wawacara dengan Drs. Fathurrohman, Ketua DPK APINDO Kabupaten Jombang, Minggu, 20 Juni 2026.
Hasil wawancara disajikan dalam tanya jawab, seperti di bawah ini:
Tanya: Pak Fathurrohman, saat pelantikan kepengurusan kemarin, Bapak menyampaikan dua tugas utama yang harus disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Jombang: pertama mempermudah dan memperluas izin investasi, kedua memperluas lapangan kerja. Apa langkah nyata yang sudah dilakukan untuk merealisasikan kedua tujuan tersebut?
Jawab: Terima kasih atas pertanyaannya. Benar, saat pelantikan tanggal 4 Juni 2026 lalu di Pendopo Kabupaten Jombang, saya tegaskan: dua prioritas utama kami adalah mempermudah‑memperluas izin investasi dan membuka lapangan kerja seluas‑luasnya — dan itu bukan sekadar ucapan semata, melainkan amanah yang harus kami wujudkan.
Untuk poin pertama, mempermudah dan memperluas izin investasi: Sejak hari pertama kami langsung duduk bersama Bupati Jombang dan kepala DPMPTSP membentuk Jalur Khusus APINDO‑Investor.
Kami berperan sebagai jembatan sekaligus pengawal: jika ada kendala perizinan, baik untuk usaha baru maupun perluasan, kami laporkan langsung ke meja kepala dinas tanpa berbelit birokrasi.
Kami juga mengawal penerapan sistem OSS‑RBA agar benar‑benar berjalan cepat, transparan, dan mendampingi pelaku usaha serta investor luar daerah agar tidak bingung prosedurnya.
Selain itu, kami sudah menyusun Peta Potensi Investasi Jombang lengkap mencakup sektor pertanian terpadu, pengolahan pangan, furnitur, tekstil, hingga pariwisata, lalu kami sebarkan ke jaringan APINDO tingkat provinsi dan nasional untuk menarik minat masuk ke daerah kita.
Poin kedua, memperluas lapangan kerja: Kami memperkuat sinergi tripartit antara APINDO, serikat pekerja, dan Dinas Tenaga Kerja, lalu meluncurkan program “Kerja Bareng Jombang Maju”.
Program ini menghubungkan langsung kebutuhan tenaga kerja dari pengusaha dengan lulusan pelatihan keterampilan dari Balai Latihan Kerja, sekolah kejuruan, dan lembaga terpercaya.
Kami juga mendorong anggota pengusaha agar setiap kali melakukan perluasan usaha, wajib menyerap tenaga kerja lokal minimal 80 persen. Sebagai target awal, kami berkomitmen menyiapkan 1.200 lapangan kerja baru dalam waktu enam bulan ke depan.
Namun baru‑baru ini kita juga mendengar dan memberitakan terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi sekitar 1.000 karyawan di PT SGS. Bagaimana APINDO memandang kondisi ini dan bagaimana cara menyikapinya agar target yang dijanjikan tetap tercapai dan memberikan manfaat nyata?
Saya mengerti pertanyaan ini dengan sangat baik, dan saya turut merasakan keprihatinan atas kondisi saudara‑saudara pekerja yang terdampak PHK itu.
Izinkan saya jelaskan dengan jernih: ini bukan kontradiksi, melainkan dua tantangan berbeda yang kami tangani dengan strategi yang saling melengkapi.
Dari informasi yang kami terima, PT SGS bergerak di sektor pengolahan kayu dan menghadapi tekanan eksternal: penurunan permintaan pasar ekspor, kenaikan biaya bahan baku dan logistik, serta persaingan global yang ketat — keputusan ini diambil agar perusahaan tidak bangkrut total dan menimbulkan dampak yang jauh lebih luas.
Namun saya tegaskan: APINDO mengawasi ketat agar seluruh proses PHK berjalan sesuai undang‑undang, pesangon dibayarkan tepat waktu, dan seluruh hak pekerja dipenuhi tanpa kekurangan sedikit pun.
Sementara itu, target 1.200 lapangan kerja baru kami jadikan solusi utama sekaligus jaring pengaman.
Kami membuka Jalur Prioritas APINDO: semua daftar tenaga kerja terdampak PHK PT SGS kami masukkan ke dalam bank data khusus, lalu kami utamakan penempatannya ke seluruh anggota APINDO dan calon investor yang sedang membuka lowongan baru.
Dalam tiga bulan pertama, kami targetkan minimal 600 sampai 700 orang dari mereka bisa langsung diterima bekerja, sebelum lowongan dibuka secara umum.
Ini bukan angka tanpa dasar: jika PHK terjadi karena tekanan usaha lama, maka target baru ini lahir dari usaha membangun ruang ekonomi baru — bukan menggantikan yang hilang, melainkan melampauinya agar angka pengangguran di Jombang justru turun, bukan naik.
Terima kasih atas penjelasannya. Untuk mempertegas kesanggupan itu, terutama dalam menampung 600 lebih tenaga kerja terdampak PHK, apakah Bapak sudah memiliki data konkret, daftar perusahaan, atau komitmen tertulis dari pihak‑pihak yang akan membuka lapangan kerja tersebut?
Ini pertanyaan yang paling tepat dan wajib kami jawab secara terbuka, karena janji tanpa bukti hanyalah ucapan kosong. Sebelum menyampaikan target itu, kami sudah melakukan pemetaan langsung dan mengamankan komitmen dari berbagai pihak:
Daftar perusahaan dan jumlah lowongan yang sudah terkonfirmasi:
– Sektor pengolahan pangan & minuman: PT Jombang Agro Sejahtera, CV Sumber Makmur Pangan, dan 9 unit usaha binaan, siap menyerap 280 orang
– Sektor furnitur & kerajinan: PT Jati Indah Lestari, CV Mitra Ukir, dan kelompok pengusaha mebel siap menambah 220 orang
– Sektor kemasan, tekstil & jasa logistik: PT Multi Kemas Nusantara dan CV Jombang Trans Logistik, menyediakan 150 lowongan
– Investor baru yang sedang dipercepat izinnya: Pabrik pengolahan buah terpadu dan sentra kemasan ekspor berkomitmen menyerap 350 orang
– Ditambah perluasan usaha UMKM binaan APINDO 200 orang. Total keseluruhan: 1.200 lapangan kerja baru, sesuai target yang ditetapkan.
Mekanisme pengawasan dan jaminan:
Semua perusahaan tersebut sudah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan APINDO dan Dinas Tenaga Kerja, yang secara tegas menyatakan akan mendahulukan 80 persen penyerapannya bagi tenaga kerja lokal, terutama korban PHK PT SGS, selama memenuhi syarat kualifikasi dasar.
Bagi yang butuh penyegaran keterampilan agar sesuai kebutuhan usaha, kami siapkan pelatihan singkat dan gratis bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja, sehingga tidak ada alasan kesenjangan keahlian.
Kami juga menetapkan batas waktu yang jelas: Paling lambat 20 September 2026, minimal 600 orang dari korban PHK sudah tercatat resmi bekerja, dan seluruh target 1.200 tercapai dalam enam bulan.
Laporan kemajuannya akan kami sampaikan secara terbuka setiap bulan kepada Pemerintah Daerah dan media massa, agar masyarakat dapat mengawasi langsung.
Prinsip kami tetap tegas: Tidak ada angka tanpa nama perusahaan, tidak ada janji tanpa jadwal, dan tidak ada komitmen tanpa tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan.**
