Penulis: Wibisono | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur meminta pemerintah memperkuat kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif untuk dapat mendorong masuknya investasi ke provinsi tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo Jawa Timur, Eddy Widjanarko, mengatakan hal itu terkait dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kontraksi realisasi investasi Jawa Timur pada semester I/2026.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang tercantum dalam naskah, ekonomi Jawa Timur pada triwulan II/2026 tumbuh 5,72% secara tahunan (year-on-year/yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I/2026 sebesar 5,96% yoy.
“Tekanan juga terlihat pada realisasi investasi. Pada semester I/2026, investasi Jawa Timur tercatat Rp72,7 triliun atau turun 2,6% secara tahunan dibandingkan Rp74,7 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (11/9/2026).
Penurunan tersebut, kata dia, terjadi baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi PMDN terkontraksi 2,4%, sedangkan PMA turun 3,2%.
Di tengah kondisi tersebut, dia menyebut terdapat perkembangan menarik pada peta investasi asing di Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan mencatatkan PMA sebesar Rp5,5 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Gresik yang mencapai Rp5,4 triliun.
Berdasarkan data DPMPTSP Jawa Timur, lanjutnya capaian tersebut menempatkan Pasuruan sebagai salah satu daerah dengan daya tarik investasi asing yang semakin kuat.
“Kami mengapresiasi langkah DPMPTSP Jatim yang terus memperkuat upaya peningkatan investasi melalui tata kelola perizinan yang lebih ringkas, khususnya dengan mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” katanya.
Namun demikian, Apindo Jatim mengingatkan agar simplifikasi regulasi dapat benar-benar diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Dunia usaha masih menghadapi persoalan tumpang tindih aturan sektoral maupun kebijakan baru yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha, namun belum selalu disertai sosialisasi dan masa transisi yang memadai.
Hal tersebut, lanjut dia, juga menjadi pembahasan saat Apindo Jatim bertemu dengan Ketua DPK Apindo Pasuruan beserta jajaran pengurus DPK. Dalam pertemuan tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pelaku usaha di wilayah Pasuruan.
Eddy menyebut, pertama, terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Baku Sawah (LBS). Penataan kembali status lahan sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan nasional dinilai menimbulkan persoalan bagi sejumlah industri yang telah berdiri dan beroperasi selama puluhan tahun.
“Apindo menerima aspirasi bahwa perubahan status lahan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai kepada pelaku usaha. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi industri eksisting, terutama yang telah melakukan investasi, membangun fasilitas produksi, menyerap tenaga kerja, dan menjalankan kegiatan usaha selama lebih dari 20 tahun,” jelasnya.
Kedua, kata dia, terkait Air Bawah Tanah (ABT) atau Pajak Air Tanah (PAT). Di Kabupaten Pasuruan, terdapat kebijakan baru dengan penerapan berbagai zonasi dan pengelompokan yang berdampak pada peningkatan nilai perolehan air tanah.
“Berdasarkan informasi yang diterima Apindo dari pelaku usaha, kenaikan tersebut saat ini disebut mencapai sekitar 1.600% dibandingkan tarif sebelumnya. Kenaikan sebesar itu dinilai sangat memberatkan dunia usaha dan secara langsung mengganggu struktur biaya operasional industri,” ungkapnya.
Dia mengatakan bagi sektor manufaktur, termasuk industri makanan dan minuman yang membutuhkan air dalam proses produksinya, peningkatan beban tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya memengaruhi daya saing usaha.
“Yang menjadi perhatian kami adalah besarnya kenaikan beban yang harus ditanggung pengusaha. Kenaikan sampai sedemikian signifikan tentu sangat memberatkan dan mengganggu dunia usaha, khususnya industri yang sudah lama beroperasi dan telah melakukan investasi di Pasuruan,” tegas Eddy.
Menurut Apindo, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepastian berusaha dan keberlanjutan industri eksisting. Kebijakan yang mengubah status lahan maupun meningkatkan beban biaya secara signifikan seharusnya didahului kajian dampak, sosialisasi yang memadai, masa transisi, serta ruang dialog dengan dunia usaha yang terdampak.
“Pasuruan saat ini justru tengah menunjukkan daya tarik investasi yang kuat. Karena itu, Apindo menilai perlu ada keseimbangan antara upaya menarik investasi baru dan menjaga industri yang telah beroperasi,” ucap dia.
Untuk itu, Apindo Jawa Timur mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan investasi, tata ruang, perizinan, perpajakan, dan lingkungan berjalan secara selaras serta mempertimbangkan kondisi industri yang telah ada.
“Kepastian hukum, kepastian biaya, dan konsistensi kebijakan merupakan kunci agar Jawa Timur tetap kompetitif sebagai tujuan investasi sekaligus mampu menjaga keberlangsungan industri, investasi, dan lapangan kerja,” pungkasnya.***
