Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM, SURABAYA- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Hal itu disampaikan AHY saat doorstop usai acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Kamis (16/10/2025) sore.
Menurut AHY, masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah layak. “Karena sampai dengan hari ini masih banyak masyarakat dan saudara kita yang belum punya rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, tengah menyiapkan berbagai skema insentif untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan rumah terjangkau.
AHY juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor swasta. Ia berterima kasih kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di Jawa Timur atas kerja samanya dalam mendukung program ini.
“Mari kita kawal terus, karena selain menuntaskan pembangunan rumah, kita juga ingin membuka lapangan pekerjaan yang baik untuk semua,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program perumahan harus diiringi dengan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar. “Urusan rumah itu diawali dari lahan. Jadi tata ruangnya harus disiapkan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada overlapping,” ujar AHY.
Ia menekankan, kawasan perumahan baru juga harus dilengkapi fasilitas publik, transportasi, dan akses mobilitas agar warga dapat hidup dalam ekosistem yang nyaman dan produktif.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, dalam sambutannya di sebuah sebuah hotel Surabaya Barat, menyampaikan perkembangan positif rumah subsidi di Jawa Timur. “Makanya Jawa Timur bisa ditingkatkan menjadi nomor dua,” ujarnya.
Ara menjelaskan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diluncurkan tahun ini merupakan yang pertama dalam sejarah.
Program ini menyasar sektor suplai, kontraktor, pengembang, dan toko bangunan kategori UMKM dengan bunga hanya 5 persen sebagai subsidi dari bunga normal.
Total nilai KUR Perumahan mencapai Rp130 triliun secara nasional. Dana tersebut ditujukan untuk menggerakkan ekosistem industri perumahan, mencakup UMKM dengan modal maksimal Rp10 miliar dan omzet hingga Rp50 miliar.
Satu proyek rumah subsidi, kata Ara, mampu menyerap sedikitnya lima tenaga kerja langsung, dengan target pembangunan 350 ribu unit rumah tahun ini yang berpotensi menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.
“Belum termasuk aktivitas ekonomi lain yang ikut bergerak. Ada ibu-ibu yang buka warung di sekitar proyek, sopir truk pengangkut material, hingga industri semen, keramik, dan cat yang ikut terdongkrak,” ungkapnya.
Ara juga menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto, seperti pembebasan BPHTB dan PBG serta bunga KUR ringan, sangat berpihak kepada rakyat.
“BPHTB gratis, PBG gratis, dan bunga KUR yang ringan. Ini benar-benar kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Ara menyampaikan apresiasi kepada Menko AHY atas dukungan koordinasi dan sinergi lintas kementerian.
Ia menilai kerja sama ini menjadi kunci keberhasilan program perumahan rakyat yang inklusif dan berkelanjutan. ***
