Menu

Mode Gelap
BPS Catat Harga Daging Sapi Nasional Sudah di Atas HAP Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028

Headline

Susi Pujiastuti Mohon Presiden Prabowo Hentikan Penambangan Nikel di Kawasan Raja Ampat!

badge-check


					Mantan Menteri Kelautan, Susi Pujiastuti juga memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan eksploitasi tambang nikel di kawasan pulau-pulai di Raja Ampat, Papua. Instagram@ctd.insider Perbesar

Mantan Menteri Kelautan, Susi Pujiastuti juga memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan eksploitasi tambang nikel di kawasan pulau-pulai di Raja Ampat, Papua. [email protected]

Penulis: Yusran Hakim   |   Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JAKARTA- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, secara terbuka memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menghentikan aktivitas penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menyoroti bahwa ekspansi industri tambang nikel berpotensi merusak ekosistem laut yang dikenal sebagai surga biodiversitas dunia tersebut.

Susi menyampaikan seruannya melalui media sosial, mengingatkan bahwa Raja Ampat adalah kawasan konservasi laut yang menopang kehidupan ribuan warga pesisir lewat sektor perikanan dan pariwisata.

Ia berharap pemerintah mengambil tindakan tegas sebelum kerusakan lingkungan semakin meluas dan tidak dapat dipulihkan.

Selain Susi, sejumlah anggota DPR RI juga mengkritik ekspansi tambang nikel ini,  karena dianggap melanggar regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil yang seharusnya diprioritaskan untuk konservasi, pariwisata, dan budidaya laut.

Aktivitas tambang dinilai dapat merusak ekosistem dan mengancam pendapatan sektor pariwisata yang sangat penting bagi ekonomi lokal Raja Ampat.

Secara khusus, penambangan nikel telah merusak ratusan hektar hutan dan vegetasi di beberapa pulau kecil di Raja Ampat, seperti Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, yang merupakan bagian dari kawasan konservasi laut dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Dengan latar belakang tersebut, Susi Pudjiastuti mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan segera semua aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

Bukan hanya aktivis lingkungan Greenpeace saja yang peduli terhadap Raja Ampat, Papua, saat ini mantan menteri Kelautan Susi Puji Astuti melalui akun pribadinya menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua.

Demikian juga Warganet ramai-ramai menyuarakan #SaveRajaAmpat di media sosial, menyusul aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat yang dinilai berbahaya bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat.

Sejumlah aktivis dari Greenpeace bersama pemuda Papua sebelumnya juga melakukan protes dalam acara Indonesia Critical Minerals & Expo di Jakarta, Selasa (3/6), menuntut tanggung jawab atas rusaknya kawasan yang disebut ‘surga terakhir di dunia’ tersebut.

Aksi 4 aktivis di lokasi kemudian diamankan oleh panitia acara dan digiring ke Polsek Grogol Petamburan, demikian akun [email protected], mengunggah berita ini, Kamis 5 Mei 2025. Pasca penangkapan terhadap empat aktivis Greenpeace soal aksi demo penambanagn nikel di Raja Ampat.

Kapolsek Grogol Petamburan, Kompol Reza Hafiz Gumilang, mengatakan keempatnya dilepaskan di hari yang sama lantaran tidak ada unsur pidana atas aksi yang dilakukan oleh mereka.

“Kemarin yang menangkap dari panitia, lalu dibawa ke Polsek Grogol Petamburan. Kami tidak melakukan penangkapan. Kami mengamankan yang bersangkutan agar pelaksanaan agenda itu berjalan kembali dengan kondusif,” katanya, Rabu, 4 Mei 2026.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bakal memanggil pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terkait untuk melakukan evaluasi. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Ada Promo Bright Gas Diskon Rp 25 Ribu, Begini Cara Dapatnya

4 September 2026 - 19:56 WIB

Praktik Curang Produsen Diduga Jadi Penyebab Naiknya Harga Beras

4 September 2026 - 19:45 WIB

Taman Wisata Alam Kawah Ijen Ditutup Sementara Imbas Karhutla

4 September 2026 - 19:33 WIB

Gus Alex ‘Gigit’ 24 Anggota DPR: Minta Oleholeh 3.000 Riyal/ Orang Saat Kunker di Makkah

4 September 2026 - 18:00 WIB

William Gunawan Minta Bantuan Presiden Prabowo: Emas 2.2 Kg Senilai Rp6.6 Miliar Hilang di Bank BJB

3 September 2026 - 21:31 WIB

Menelisik Akar Terorisme (52): Potong Tangan dan Hidung

3 September 2026 - 20:57 WIB

Insiden Keracunan MBG di SMPN Kabuh Jombang: 256 Siswa dan 4 Guru Dirawat, Santap Udang Saus Padang

3 September 2026 - 20:24 WIB

Pisang Cavendish Lumajang Siap Ekspor, Hong Kong dan Malaysia Jadi Sasaran

3 September 2026 - 19:03 WIB

Purbaya Pastikan Tak Ada Pengampunan Pajak Selama Masih Jabat

3 September 2026 - 18:37 WIB

Trending di Nasional