Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah memetakan 31 perusahaan, termasuk sektor sawit dan tambang, yang diduga menyebabkan banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sembilan perusahaan di Aceh terkait langsung dengan daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak. Di Sumatra Utara, delapan perusahaan atau kelompok pemegang hak atas tanah sedang diselidiki, sementara Sumatra Barat mencakup 14 perusahaan dari tiga wilayah DAS.
Satgas PKH mengidentifikasi pelanggaran ini melalui pemetaan lokasi dan perbuatan pidana potensial. Satgas juga akan menjatuhkan sanksi pidana terhadap perorangan dan korporasi, termasuk evaluasi perizinan serta pemulihan lingkungan.
Kerugian lingkungan akan dihitung untuk membebankan kewajiban restorasi kepada pihak bertanggung jawab. Identitas, lokasi, dan bukti perbuatan pidana telah diamankan untuk proses lebih lanjut.
Sanksi administrasi
-
Denda administratif dalam jumlah sangat besar, dihitung per hektare dan total kewajiban yang bisa mencapai puluhan triliun rupiah untuk seluruh perusahaan pelanggar.
-
Kewajiban pemulihan dan rehabilitasi kawasan hutan yang dirusak, termasuk memperbaiki fungsi daerah aliran sungai (DAS) dan menata ulang izin atau tata ruang jika diperlukan.
Sanksi pidana korporasi
-
Pidana terhadap korporasi dapat berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan, sampai pengambilalihan pengelolaan oleh negara bila perusahaan tidak mau memenuhi kewajiban denda dan pemulihan.
-
Pengurus atau penanggung jawab perusahaan juga bisa dijerat pidana penjara dan denda pidana berdasarkan UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, dan aturan pidana lain jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat yang menimbulkan bencana.
Tuntutan perdata dan pemulihan
-
Negara dapat mengajukan gugatan ganti rugi perdata untuk menagih biaya pemulihan lingkungan, kerusakan hutan, dan kerugian negara lainnya di luar denda administrasi.
-
Perusahaan dapat diwajibkan melaksanakan program pemulihan ekosistem jangka panjang di wilayah yang terdampak sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab lingkungan.
Keterangan pers utama disampaikan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin, 8 Desember 2025, oleh perwakilan Satgas PKH (Barita Simanjuntak) yang menjelaskan jumlah perusahaan, nilai denda, dan dasar penindakannya.
Informasi itu kemudian diberitakan luas oleh media nasional pada 8–12 Desember 2025 dan juga disebarkan melalui kanal resmi serta media sosial Satgas PKH dan instansi terkait.
Dalam penjelasan tersebut disampaikan bahwa 71 perusahaan sawit dan tambang ilegal dikenai denda administratif dengan total nilai sekitar Rp38 triliun, berikut rincian porsi sawit dan tambang.
Satgas PKH juga menegaskan opsi langkah hukum lanjutan, termasuk pidana dan tindakan tegas lain, apabila perusahaan tidak kooperatif dalam membayar denda dan memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan. **
