Menu

Mode Gelap
BPS Catat Harga Daging Sapi Nasional Sudah di Atas HAP Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028

News

Polres Jombang Apresiasi Dukungan FRMJ Soal Polri Tetap di Bawah Presiden

badge-check


					FRMJ saat aksi dukungan Polri tetap dibawah Presiden di depan Mapolres Jombang, Kamis (29/1/2026) Perbesar

FRMJ saat aksi dukungan Polri tetap dibawah Presiden di depan Mapolres Jombang, Kamis (29/1/2026)

Penulis: Arief Hendro Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JOMBANG-Polres Jombang mengapresiasi aksi Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) di depan mapolres, Kamis (29/1/2026). Pasalnya, dalam aksinya FRMJ secara tegas menyatakan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.

Apresiasi tersebut diungkapkan secara langsung oleh Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, di hadapan para peserta aksi. “Aksi ini sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” katanya.

Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan struktur yang ideal untuk menjaga independensi, profesionalisme, serta kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Forum Rembug Masyarakat Jombang atas dukungan yang diberikan kepada Polri,” lanjutnya.

Ia menambahkan, dukungan masyarakat menjadi energi dan motivasi tersendiri bagi jajaran Polres Jombang dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum setempat.

Sementara itu, Koordinator LSM FRMJ, Joko Fattah Rochim menyatakan bahwa pihaknya secara tegas mendukung pernyataan Kapolri terkait posisi Polri. “Apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kerumitan birokrasi,” katanya.

Menurutnya, pihaknya mengkhawatirkan adanya potensi kepentingan yang beragam apabila Polri berada di bawah kendali kementerian tertentu, sehingga dapat menghambat penanganan persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Jika nanti dikendalikan kementerian, bisa muncul banyak kepentingan. Bukan hanya soal korupsi, tetapi juga kepentingan masyarakat. Misalnya dalam penanganan kriminal atau pembunuhan, jangan sampai justru terhambat. Yang dirugikan nanti adalah masyarakat,” tegasnya. ***

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Menelisik Akar Terorisme (56): Tak Usah Dibunuh, agar Bayar Pajak

13 September 2026 - 03:15 WIB

Empat Pria Bertopeng Bakar Warung Mie Babi Sukoharjo, Jodi Sutanto: Kami Siap Buka Kembali

13 September 2026 - 02:40 WIB

Sopir Mengantuk Tabrak Truk di KM 687 Sumo: 4 Penumpang Tewas, 7 lukaluka

12 September 2026 - 12:54 WIB

Petani Lapor Sulit Mendapat Pupuk Subsidi, Menteri Amran Langsung Copot Manajer Gudang Banggai

11 September 2026 - 19:29 WIB

Investasi Jatim Turun 2,6%, Apindo Soroti Kepastian Berusaha

11 September 2026 - 18:59 WIB

Keracunan Massal Pindah ke Lombok Tengah: 352 Siswa di Lima SDN dan MTs Bukitliang

11 September 2026 - 17:14 WIB

Lamaran Ditolak, Mantan Pacar Bunuh Dua Remaja Kakak Beradik 5 Tahun Baru Terkuak

11 September 2026 - 11:34 WIB

Zulhas: MBG, Kita Akui Gagal! Sabar, Kita Perbaiki Manajemennya

11 September 2026 - 10:54 WIB

Sayembara Bukti Ijazah Gibran Berhadiah Rp10,28 M Ditutup, Denny Indrayana: Dilanjut Gugatan ke MK

11 September 2026 - 09:58 WIB

Trending di News