Menu

Mode Gelap
Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028 Lewat Agrosolution 2025, Petrokimia Gresik Bersama 61.112 Petani Siap Wujudkan Swasembada Pangan

News

Polres Jombang Apresiasi Dukungan FRMJ Soal Polri Tetap di Bawah Presiden

badge-check


					FRMJ saat aksi dukungan Polri tetap dibawah Presiden di depan Mapolres Jombang, Kamis (29/1/2026) Perbesar

FRMJ saat aksi dukungan Polri tetap dibawah Presiden di depan Mapolres Jombang, Kamis (29/1/2026)

Penulis: Arief Hendro Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JOMBANG-Polres Jombang mengapresiasi aksi Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) di depan mapolres, Kamis (29/1/2026). Pasalnya, dalam aksinya FRMJ secara tegas menyatakan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.

Apresiasi tersebut diungkapkan secara langsung oleh Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, di hadapan para peserta aksi. “Aksi ini sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” katanya.

Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan struktur yang ideal untuk menjaga independensi, profesionalisme, serta kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Forum Rembug Masyarakat Jombang atas dukungan yang diberikan kepada Polri,” lanjutnya.

Ia menambahkan, dukungan masyarakat menjadi energi dan motivasi tersendiri bagi jajaran Polres Jombang dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum setempat.

Sementara itu, Koordinator LSM FRMJ, Joko Fattah Rochim menyatakan bahwa pihaknya secara tegas mendukung pernyataan Kapolri terkait posisi Polri. “Apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kerumitan birokrasi,” katanya.

Menurutnya, pihaknya mengkhawatirkan adanya potensi kepentingan yang beragam apabila Polri berada di bawah kendali kementerian tertentu, sehingga dapat menghambat penanganan persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Jika nanti dikendalikan kementerian, bisa muncul banyak kepentingan. Bukan hanya soal korupsi, tetapi juga kepentingan masyarakat. Misalnya dalam penanganan kriminal atau pembunuhan, jangan sampai justru terhambat. Yang dirugikan nanti adalah masyarakat,” tegasnya. ***

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Massa Aksi Mahasiswi UI Bubar Tertib dari Bundaran HI, Lampu Padam Masuk Kelompok Baju Hitam

12 Juni 2026 - 21:59 WIB

Aksi massa mahasiswa U, di Bundaran HI, Jakarta, Jumat 12 Juni 2026

Pelatihan Kripik Pisang dan Tahu Krispi 21 Wanita Warga Plumbon Gambang

12 Juni 2026 - 21:16 WIB

Menelisik Akar Terorisme (16): Black Death Memangsa 50 % Populasi Eropa

12 Juni 2026 - 18:45 WIB

Pemkab Jombang dan BPS Sinergi Sensus Ekonomi 2026: Dilaksanakan 15 Juni – 31 Agustus 2026

12 Juni 2026 - 16:21 WIB

Buoati Jombang, Warsubi memasang tag tanda resmi petugas pelaksana Sensus Ekonomi 2026.

Anas Burhani Ditetapkan sebagai Tanfidz PKB Jombang, Menggeser Hadi Atmaji

12 Juni 2026 - 14:33 WIB

Anas Burhani, dari Sekretaris DPC PKB Jombang, terpilih menjadi Tanfidz PKB Jombang

Mobil Tabrak Belakang Truk Gandeng, 1 Tewas dan 1 Luka Parah

12 Juni 2026 - 14:32 WIB

Piala Dunia 2026: Biaya Lebih Hemat 15 Kali, Hadiah Juara Utama Rp 793 Miliar

11 Juni 2026 - 21:38 WIB

Menelisik Akar Terorisme (15): Cikal Bakal Teror dengan Senjata Biologis

11 Juni 2026 - 20:27 WIB

4 Doktor Malaysia ke Plumbon Gambang: Desa yang Mengubah Limbah Kaca Jadi Manik Berharga

11 Juni 2026 - 18:18 WIB

Trending di News