KREDONEWS.COM, JAKARTA- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mendukung program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.
“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024 oleh Todung Mulya Lubis, di Jakarta, 12 Desember 2024.
Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.
Dalam sebuah acara baru-baru ini di Jakarta, ia menyerukan agar anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 10.000 per porsi dikaji ulang, dengan alasan bahwa anggaran tersebut tidak mencukupi mengingat meningkatnya biaya makanan dan biaya hidup di Indonesia.
Megawati menyatakan keraguannya mengenai kelayakan menyediakan makanan bergizi hanya dengan Rp 10.000 per porsi, dengan menyatakan, “Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok” (Saya hitung, saya juga bisa masak) dan mempertanyakan apa yang bisa diberikan dengan jumlah sebesar itu secara realistis dalam hal gizi.
Ia menekankan bahwa jumlah tersebut tidak memadai, terutama karena harga bahan makanan pokok terus meningkat.
Terlepas dari kritiknya, Megawati menegaskan dukungannya terhadap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan gizi di antara populasi yang rentan, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa program ini efektif dan realistis dalam memenuhi kebutuhan gizi.
Menanggapi kritik tersebut, para pejabat pemerintah mengklarifikasi bahwa angka Rp 10.000 merupakan biaya produksi rata-rata dan bukan biaya konsumsi tetap.
Mereka menyatakan bahwa sumber bahan baku lokal akan membantu menekan biaya, tetapi mengakui bahwa penyesuaian mungkin diperlukan tergantung pada variasi harga di tingkat regional.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas dengan proyeksi anggaran sebesar Rp 71 triliun yang bertujuan untuk menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat pada tahun 2029.
Rencana ambisius ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi malnutrisi di Indonesia, namun menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi praktisnya mengingat kondisi ekonomi saat ini. **
