Penulis: Mayang Kresnaya Mahardhika | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, BANDUNG- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk meliburkan operasional angkot di Bandung saat libur Natal dan Tahun Baru. Organisasi ini menilai kebijakan tersebut mengabaikan lonjakan permintaan transportasi publik, berpotensi menyulitkan masyarakat yang bergantung pada angkot.
Usulan KDM menghentikan operasi angkot, delman, dan becak pada tanggal-tanggal tertentu seperti 24-25 Desember dan 30-31 Desember 2025, untuk mengurangi kemacetan akibat wisatawan. Pengemudi dapatkan kompensasi Rp500.000 per hari, dengan pengawasan di tujuh titik rawan macet.
Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mendesak agar layanan angkot justru ditingkatkan saat musim libur puncak, demi hak konsumen. Ia menekankan kompensasi adalah tanggung jawab pemerintah, tapi layanan transportasi tidak boleh dihentikan.
Dalam akun medsos pribadinya, Instagram@dedimulyaid71, menjawab: “Terima kasih atas kritik saranya (YLKI). mari kita lidungi seluruh masyarakat konsumen Indonesia, agar mereka mendapatkan suasana yang enak saat berlibur!”
Tentunya, kata KDM, selama libura tahun baru Gubernur Jabar memberikan kompensasi senilai Rp 500.000 bagi para sopir. Tujuannya apa? Kita fajham bahwa tujuan orang berwisata itu, ingin menikmati suasana secara rileks dan riang gembira.
“Kemacetan sering terjadi, karena angkot ngetem di sembarang tempat, atau jalannya pelan atau mogok!” kata dia. Hal ini menimbulkan problem yang luars. “Mereka yang berlibur adalah mereka yang mengunjungi tempat-tempat wisata, juga mengunjungi tempat-tempat belanja. Mereka semua adalah konsumen yang harus dilindungi. Agar makna berliburnya bisa dinikmati,” tuturnya.
Selanjutnya, kebijakan ini bukan baru, “Dulu saya pernah memberlakukan. Bahkan sampai hari ini, mereka yang berada di Puncak mengalami macet horor, ternyata setelah kebijakan ini dilaksanakan dimana angkutan kota, angkutan antar kecamatan, angkutan antar kelurahan dan desa diliburkan, maka macet horornya sudah bisa terurai!” tegasnya.
Arinya, tambah KDM, banyak konsumen kepariwisataan itu mendapat pelayanan yang sangat baik. Untuk itu, Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendukung ide ini untuk membebaskan ruang jalan bagi kendaraan pribadi, sementara pakar transportasi Djoko Setijowarno menyerukan kebijakan berkelanjutan karena infrastruktur transportasi publik Jawa Barat masih tertinggal. **
