Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Pemilihan presiden Indonesia berikutnya baru akan berlangsung pada tahun 2029, tetapi tampaknya pertarungan telah dimulai sejak awal tahun 2026 .
Presiden Prabowo Subianto menghadapi pengawasan ketat terkait perekonomian, pengeluaran negara, biaya hidup, dan menurunnya kepercayaan investor asing – sebuah momen yang tampaknya ingin dimanfaatkan oleh beberapa pesaingnya.
Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa nama besar politik negara ini telah kembali menjadi sorotan – mulai dari calon presiden Anies Baswedan hingga menteri senior Agus Harimurti Yudhoyono dan mantan presiden Joko Widodo.
Anies, misalnya, kembali muncul dalam debat publik setelah lebih dari setahun relatif bungkam, lebih sering mengomentari kebijakan ekonomi dan pemerintah. Sementara itu, Agus telah berbicara tentang berbagai isu saat ia membangun profilnya di pemerintahan – bahkan secara tersirat mengkritik atasannya sendiri , Prabowo.
Widodo, yang populer dengan nama Jokowi, sedang mempersiapkan tur nasional yang akan membuatnya tetap menjadi sorotan publik. Widodo tidak dapat mencalonkan diri lagi karena Konstitusi membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode. Namun, tur yang direncanakannya dimaksudkan untuk mendukung putra sulungnya , Wakil Presiden petahana Gibran Rakabuming Raka.
Ia juga bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) , yang diketuai oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dan yang didukung Widodo sebagai pelindungnya.
Rival muncul dari balik bayang-bayang
Kemunculan kembali tokoh-tokoh politik berpeng influential ini bertepatan dengan meningkatnya kecemasan di dalam negeri.
Rupiah Indonesia baru-baru ini anjlok, menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Memperparah kondisi ekonomi yang suram, Indeks Komposit Jakarta mengalami pukulan berat, merosot ke level terendah sejak Mei 2021 karena investor asing menarik diri.
Sebagian besar tekanan keuangan ini oleh para kritikus disebabkan oleh pengeluaran negara yang tidak efisien.
Pemerintahan Prabowo telah secara agresif mendorong program andalannya, yaitu program makan bergizi gratis (MBG), yang bertujuan untuk memberi makan jutaan orang tetapi memberikan beban berat pada anggaran negara .
Yang semakin meningkatkan pengeluaran adalah program “Koperasi Merah dan Putih”. Inisiatif ini melibatkan pembangunan gedung koperasi di ratusan kabupaten dan, yang paling penting, impor truk buatan India senilai triliunan rupiah.
RUU impor tersebut juga menuai kemarahan publik yang tajam, mengingat Indonesia memiliki sektor manufaktur otomotif sendiri yang sudah mapan.
“Terus terang, situasinya tidak baik. Rupiah telah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah, harga-harga naik, peluang kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan terkikis. Dan ini memengaruhi mata pencaharian masyarakat biasa,” kata Anies dalam unggahan Instagram pada 20 Mei.
“Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal: kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan upaya mempermanis masalah, tetapi kepastian yang lahir dari transparansi, atau arahan yang jelas, dari pemerintah yang tahu ke mana arah negara ini,” tambahnya.
Ini bukan satu-satunya kali Anies secara terbuka mengkritik pemerintahan saat ini. Pekan lalu , ia ikut berkomentar dalam debat publik yang sengit antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan mantan duta besar Dino Patti Djalal. Menargetkan Teddy, Anies secara terbuka mendukung Dino, menggambarkan diplomat veteran itu sebagai sosok yang sangat dihormati dan kepada siapa bangsa ini berhutang budi yang besar.
Keterbukaan Anies yang kembali menunjukkan sikapnya menandai perubahan signifikan dari sikapnya yang pendiam setelah pemilihan presiden 2024. Dalam pemilihan tiga kandidat tersebut, Anies berada di posisi kedua, mengamankan hampir 41 juta suara dan tertinggal di belakang Prabowo, yang meraih kemenangan telak dengan lebih dari 96 juta suara.
Boni Hargens , seorang analis politik di Universitas Indonesia, mengatakan bahwa kritik publik Anies adalah langkah yang diperhitungkan. Setelah membangun kredibilitasnya sebagai oposisi, Anies harus terus menunjukkan relevansi dan perbedaan.
“Dengan menargetkan keluhan ekonomi yang nyata, ia menarik perhatian para pemilih kelas menengah perkotaan dan komunitas bisnis yang peka terhadap biaya impor dan ketidakstabilan keuangan,” kata Boni kepada The Straits Times.
Sindiran dari dalam Kabinet
Kritik tidak hanya datang dari Anies, yang secara umum dianggap sebagai pemimpin oposisi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus, yang populer dengan nama AHY, menyampaikan pernyataan yang oleh para ahli politik dianggap sebagai kritik diri dan pengingat yang berani kepada atasannya sendiri .
Dalam pidatonya pada 17 Mei di bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat di hadapan para peneliti pemerintah, Agus menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan.
“Telah terbukti bahwa lingkungan yang rusak dan hancur menyebabkan bencana alam. Dan mereka yang paling menderita, yang paling terdampak dan menjadi korban, tentu saja adalah masyarakat yang tinggal di sekitarnya,” kata Agus.
“Tentu saja tidak adil bagi siapa pun untuk mengeksploitasi alam demi mengambil sumber dayanya sambil mengabaikan lingkungan di sana, sehingga merusak bumi,” tambahnya.
Seminggu kemudian, pada 23 Mei, Agus mengangkat isu “ego sektoral” yang terus berlanjut di antara kementerian dan lembaga dalam pemerintahan Prabowo. Ia mengatakan dinamika ini membuat setiap kementerian merasa dirinya paling penting, sampai-sampai bersaing memperebutkan alokasi anggaran negara, meskipun tujuan utama pemerintah sama.
Menurut para pengamat, keputusan Agus untuk secara terbuka menyuarakan kritik diri tentang kondisi internal Kabinet adalah langkah yang berani dan berisiko.
Motivasi utamanya diduga adalah upaya untuk memperbaiki kabinet yang dianggap kesulitan berkoordinasi di tengah iklim ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan, kata analis politik Sebastian Salang kepada ST.
“Pada saat yang sama, langkah ini juga dapat berfungsi sebagai investasi politik untuk meningkatkan citra positifnya menjelang tahun 2029,” kata Sebastian.
Ia menunjukkan bahwa langkah tersebut bisa membuat Prabowo kecewa, terutama mengingat gaya kepemimpinan Presiden yang tidak terbiasa menerima kritik dari para menterinya. Terlepas dari itu, Agus masih memiliki potensi untuk menjadi kandidat presiden pada tahun 2029.
Boni dari Universitas Indonesia juga menunjukkan bahwa Agus telah mulai menggunakan bahasa “pembangunan berbasis integritas ekologis”. Hal ini berfungsi sebagai kritik tajam terhadap program kawasan pangan kontroversial pemerintahan Prabowo di Papua, yang telah banyak dikritik karena menyebabkan degradasi lingkungan.
“Bahkan hingga tahun 2025, Agus masih menyimpan harapan untuk dipertahankan sebagai calon wakil presiden Prabowo pada tahun 2029. Namun, karena prospek itu semakin suram, pergeseran ke arah oposisi menjadi semakin rasional,” tambah Boni.
