Penulis: Eko Wienarto | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, NTT- Peristiwa tragis menimpa seorang bocah 10 tahun siswa sebuah SDN di kabupaten Ngada, gegara miskin tak mampu membeli pinsil dan buku, hingga nekad mengakhiri hidupnya, kasus ini mendapat respon Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena.
Ia menyatakan rasa malu dan terpukul karena kejadian ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan dan persoalan sosial.
Siswa berinisial YBR (10), kelas IV SD, ditemukan meninggal pada 29 Januari 2026 di kebun warga, diduga akibat gantung diri karena tak mampu membeli buku dan alat tulis.
Karena beritanyanya viral, Gubernur Melki kesulitan menghubungi Bupati Ngada, sehingga menerjunkan tim provinsi ke lokasi untuk investigasi langsung.
Gubernur juga keras Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngada atas lambatnya respons terkait kematian siswa SD berusia 10 tahun di Kecamatan Jerebuu.
Teguran disampaikan saat peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Citra Bangsa di Kupang pada 4 Februari 2026.
Melki menyebut insiden ini sebagai “alarm keras” kegagalan pranata sosial dan pemerintahan NTT, terutama dalam deteksi dini masalah kemiskinan anak.
Ia mengaku terganggu karena sejumlah menteri dan pimpinan nasional menghubunginya menanyakan kasus tersebut.
Kasus ini disebut tamparan bagi sistem pendidikan dan perlindungan warga miskin.
Bupati Ngada Raymundus Bena menyebut penyebab kematian belum pasti dan bisa melibatkan faktor kompleks lain, berbeda dengan penilaian gubernur.
Gubernur menekankan urgensi perbaikan koordinasi pemda agar kejadian serupa tak terulang.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena telah menginstruksikan bantuan langsung kepada keluarga siswa SD berinisial YBR (atau YBS) yang meninggal diduga gantung diri di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada.
Ia memerintahkan Pemprov NTT dan Pemkab Ngada untuk memberikan dukungan materi yang diperlukan keluarga korban, termasuk pembangunan rumah layak huni.
Koordinasi dilakukan sejak awal kejadian untuk memastikan pendampingan cepat dan solutif.
Selain itu, gubernur menyampaikan belasungkawa mendalam dan mendorong perbaikan sistem agar bansos bisa diakses meski ada kendala administrasi kependudukan.
Meski keluarga sebelumnya tak menerima bansos penuh karena perpindahan domisili dari Nagekeo ke Jerebuu, gubernur menekankan urgensi perbaikan data penduduk untuk mencegah kejadian serupa.
Tidak ada laporan detail tentang besaran bantuan tunai atau realisasi fisik hingga 5 Februari 2026, tapi fokus utama adalah dukungan jangka pendek dan panjang. **
