Penulis: Adi Wardhono | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, PATI– Perlawanan rakyat dimulai dari kabupten Pati, Jawa Tengah, masyarakat saat ini menggalang 50.000 orang warga untuk melakukan aksi demonstrasi, untuk melawan kebijkasanaan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Kini masyarakat Pati sedang mempersipakan aksi demo besar-besarnya direncanakan pada tanggal 13 Agustus 2025. Kini bantuan logistik terus mengalir di dalam upaya mewujudkan aksi demo untuk membatalkan kenaikkan PBB di wilayah itu.
Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan karena menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen pada tahun 2025.
Sebagai persiapan aksi demo, warga mendirikan posko penggalangan donasi sejak awal Agustus 2025 di depan kantor Bupati Pati untuk mendukung logistik unjuk rasa.
Posko ini sempat mendapat teguran dari Satpol PP karena dianggap melanggar peraturan ketertiban umum karena bersamaan dengan kegiatan perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati.
Insiden saling tantang dan adu mulut antara massa demonstran dan aparat sempat terjadi di Alun-Alun Pati saat persiapan demo berlangsung pada awal Agustus 2025.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kenaikan pajak yang sangat besar ini memicu protes keras dari warga yang merasa terbebani, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
Menanggapi protes dan rencana aksi demo besar-besaran, Bupati Sudewo sempat menantang warga yang ingin berunjuk rasa dengan mengatakan bahwa ia tidak akan gentar meskipun didemo oleh 50.000 orang.
Dalam video yang viral, Sudewo menyatakan, “Silakan bawa 50 ribu orang, saya tidak akan gentar, keputusan tidak akan saya ubah.” Pernyataan tersebut memicu reaksi beragam dari masyarakat dan memperkeruh suasana.
Sebagai respon, organisasi warga “Gerakan Pati Bersatu” dan kelompok masyarakat lainnya telah merencanakan aksi demonstrasi besar pada tanggal 13-14 Agustus 2025 dengan target massa mencapai 50.000 orang untuk menuntut pencabutan kenaikan tarif PBB tersebut. Mereka juga mempersiapkan logistik dan donasi sebagai bagian dari pergerakan tersebut.
Intinya, kasus ini terkait kebijakan kontroversial Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak PBB hingga 250 persen dan tantangannya kepada warga untuk melakukan demo besar sebagai bentuk penolakan kebijakan tersebut.
PBB Naik 250 Persen
Minggu, 18 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Pati secara resmi menyepakati kenaikan tarif PBB-P2 sebesar sekitar 250 persen. Kenaikan ini diumumkan dalam rapat intensifikasi pajak bersama camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (PASOPATI).
Kebijakan ini disampaikan oleh Bupati Sudewo yang menyatakan bahwa kenaikan diperlukan karena tarif PBB sudah tidak naik selama 14 tahun, dan penerimaan PBB Kabupaten Pati saat itu hanya Rp 29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain yang sejenis padahal wilayah Pati lebih besar dan berpotensi lebih besar secara geografis.
Sudewo menjelaskan bahwa kenaikan tarif PBB-P2 ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, dan sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan anggaran besar.
Kebijakan kenaikan PBB-P2 ini langsung memicu gelombang protes keras dari warga yang merasa beban pajak menjadi sangat berat, terutama di masa kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Warga yang menamakan diri “Masyarakat Pati Bersatu” merencanakan aksi demonstrasi besar-besaran dengan target massa mencapai 50.000 orang pada pertengahan Agustus 2025 guna menuntut pencabutan kenaikan tarif pajak tersebut.
Sebelum aksi demo besar-besaran itu, Bupati Sudewo sempat menantang warga yang ingin menggelar unjuk rasa, dengan menyatakan dirinya tidak akan gentar bahkan jika didemo oleh 50.000 orang dan menolak mengubah kebijakan kenaikan pajak itu.
Jadi, rangkaian kronologinya dimulai dari keputusan resmi menaikkan PBB-P2 sekitar 250 persen pada Mei 2025, disusul protes warga, tantangan terbuka Bupati Sudewo untuk demo besar, kemudian persiapan aksi melalui posko donasi dan akan puncak demo pada pertengahan Agustus 2025.**
