Penulis: Saifudin | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pembongkaran 125 bangunan liar di bantaran Sungai Kalianak sebagai upaya penanggulangan banjir yang sering melanda wilayah kecamatan Asemrowo dan kecamatan Krembangan.
Penertiban ini ditargetkan selesai hingga akhir Mei 2025, dengan proses pembongkaran yang sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu dan terus dikebut hingga mencapai titik Station (STA) 4+00 di sepanjang bantaran sungai tersebut.
Pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan alat berat, termasuk tiga unit excavator jenis long arm yang dikerahkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya untuk mempercepat prosesnya.
Sebelumnya, 42 bangunan telah dibongkar, dan pada hari-hari berikutnya dilakukan pembongkaran tambahan hingga mencapai total 125 bangunan.
Pemkot Surabaya juga melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan warga penghuni bangunan liar tersebut, memberikan opsi pembongkaran mandiri dengan bantuan teknis jika diperlukan, serta melakukan penandaan rumah yang masuk dalam lahan aliran sungai.
Warga dan RT/RW setempat menunjukkan sikap kooperatif dan mendukung penuh penertiban ini demi kebaikan bersama dan pengurangan risiko banjir.
Penertiban ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkot Surabaya untuk menormalisasi Sungai Kalianak dan menata kawasan bantaran sungai menjadi lebih tertib dan aman, sehingga mengurangi hambatan aliran air akibat penyempitan ruas sungai oleh bangunan liar.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pembongkaran itu sebagai bagian dari pembangunan dan pelayanan publik di Surabaya pada tahun 2025.
Karena kawasan tersebut selain kumuh, juga menyebabkan penyempitan sungai, sehingga arus air menjadi tidak lancar penyebab banjir.
Ia menegaskan banyak hal yang ingin dikerjakan, seperti pembangunan jalan lingkar barat, rumah sakit, dan underpass yang harus segera terwujud. Selain itu, Eri juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Surabaya.
Ia berharap dengan penyelesaian proyek-proyek besar yang sempat tertunda, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan pemerintah kota. Selain itu, Eri juga berencana mengembangkan tempat-tempat wisata untuk menarik wisatawan dan menggerakkan UMKM lokal.
Dalam menghadapi tantangan ke depan, terutama terkait pengelolaan fiskal, Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya telah menginventarisasi program pembangunan periode 2025-2030 agar program kerakyatan dapat berjalan efektif.
Eri juga menanggapi isu sosial seperti urbanisasi pasca-Lebaran 2025 dengan tegas, di mana pendatang tanpa tujuan jelas dan pekerjaan akan dipulangkan ke daerah asalnya demi menjaga ketertiban dan kesejahteraan warga asli Surabaya.
Selain itu, Eri menanggapi kritik terkait kegiatan tasyakuran yang digelar di tengah kebijakan efisiensi anggaran. **
