Menu

Mode Gelap

Headline

Penasihat Aliansi LSM Jombang, Wibisono: Bupati segera Segel Tower BTS Bodong

badge-check


					Penasihat Aliansi LSM Jombang, Wibisono. Foto: kredonews.com/dok Perbesar

Penasihat Aliansi LSM Jombang, Wibisono. Foto: kredonews.com/dok

Penulis: Hadi S Purwanto | Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JOMBANG – Polemik ratusan tower Base Transceiver Station (BTS) yang diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Jombang terus menuai kritik.

Kali ini, Penasihat Aliansi LSM Jombang, Wibisono, mendesak Dinas PUPR agar tidak menggunakan ukuran yang jelas dalam menyebut “progres” pengajuan SLF.

Menurut Wibisono, istilah progres tidak boleh dimaknai sebatas pelengkapan dokumen administratif. Ia menegaskan bahwa progres yang sah dan layak harus berbasis dokumen teknis yang dapat diuji secara profesional.

“Kami meminta Dinas PUPR menentukan parameter yang jelas. Progres pengajuan SLF harus berbentuk dokumen teknis, seperti gambar rekaman akhir bangunan, laporan hasil pengujian teknis listrik, air, sistem perlindungan kebakaran, dan lainnya. Itu baru bisa disebut progres,” tegasnya.

Ia mengkritik apabila ukuran progres hanya didasarkan pada kelengkapan administratif seperti KTP, KK, sertifikat tanah, maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kalau dokumen administratif dijadikan ukuran progres, itu bukan ukuran teknis. Itu bisa menyesatkan persepsi publik,” ujarnya, saat menjawab pertanyaan wartawan, Kamis 26 Febaruari 2026.

Wibisono juga mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah yang sebelumnya telah memberikan waktu cukup panjang kepada para provider untuk mengurus SLF.

“Kalau memang sampai sekarang provider belum mengantongi SLF, kami minta bupati tegas langsung menyegel. Mereka sudah diberi waktu dua tahun untuk mengurus. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” katanya.

Ia menilai, tanpa ketegasan dan transparansi, persoalan ini berpotensi menimbulkan dugaan maladministrasi serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Kalau memang ada ratusan tower yang belum ber-SLF, sampaikan ke publik secara terbuka. Mana yang sudah memenuhi syarat teknis, mana yang belum. Pemerintah tidak boleh abu-abu dalam soal penegakan aturan,” tandasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas PUPR maupun Pemkab Jombang belum memberikan penjelasan rinci terkait parameter resmi yang digunakan dalam menilai progres pengajuan SLF tower BTS. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Apindo Jatim Sebut Ketidakpastian Hukum dan UMK Bebani Ekspansi Perusahaan

15 April 2026 - 14:46 WIB

Uji Keamanan, Jembatan Suramadu Ditutup Total Satu Jam 15 April 2026

15 April 2026 - 14:00 WIB

67 Persen Perusahaan Setop Rekrut Karyawan Baru

14 April 2026 - 20:21 WIB

Industri Semen Terdampak Harga Plastik

14 April 2026 - 20:08 WIB

Kriminologi 500 Tahun Jakarta (Seri 5): Jaringan Gelap di Bawah Bayang Layar!

14 April 2026 - 18:24 WIB

Pesan DPRD Jombang: CFD di Mojoagung Bisa Wadahi UMKM, Jangan Menciptakan Masalah Baru

14 April 2026 - 18:04 WIB

Yai Mim Mantan Dosen UIN Meninggal Dunia, Saat Hendak Diperiksa di Mapolresta Malang

13 April 2026 - 22:54 WIB

Kurang Tidur dan Belum Sarapan, Anwar Usman Pingsan Saat Purna Bahkti Dirinya di MK

13 April 2026 - 21:59 WIB

Acara Coffee Morning Bersama 400 Anggota Ormas Kaltim, Sembiring Minta Maaf Gagal Beri Uang Saku Rp 105.000/ Orang

13 April 2026 - 21:25 WIB

Trending di News