Menu

Mode Gelap
Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028 Lewat Agrosolution 2025, Petrokimia Gresik Bersama 61.112 Petani Siap Wujudkan Swasembada Pangan

News

Harga Migor di Pasaran Rp21.000/L, Menteri Amran: Ini Ulah Mafia Pangan!

badge-check


					Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia harus swasembada gula komsumsi pada 2028. (Foto: Dok. Kementan RI) Perbesar

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia harus swasembada gula komsumsi pada 2028. (Foto: Dok. Kementan RI)

Penulis: Tanasyafira K. Tirani  |   Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tingginya harga minyak goreng di pasar dalam negeri Rp21.000/ litet, saat ini sama sekali bukan karena kekurangan pasokan, melainkan murni akibat ulah segelintir oknum atau mafia pangan yang memainkan harga.

Pernyataan ini disampaikan menjawab pertanyaan wartawan Selasa, 19 Mei 2026,  di Jakarta Selatan.

Menurut Amran, kondisi yang terjadi sangat ganjil dan bertentangan dengan hukum ekonomi dasar.

Pasalnya, Indonesia adalah produsen sekaligus pengekspor utama minyak kelapa sawit dan produk turunannya ke seluruh dunia, dengan jumlah pengiriman yang sangat besar.

“Kalau minyak goreng di Indonesia harganya tinggi, itu akibat permainan mafia. Coba lihat, kita ini negara pengekspor, kita banyak sekali mengirim ke luar negeri,” kata Mentri.

“Secara teori ekonomi, kalau barang banyak, produksi melimpah, harga seharusnya turun atau murah. Tapi kenyataannya malah mahal. Itu pasti ada yang mengatur, ada yang main-mainkan, ada maffianya,” tegas Amran.

Berdasarkan data resmi yang dirilis Kementerian Pertanian dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sepanjang Januari hingga Mei 2026, total volume ekspor minyak sawit dan turunannya mencapai 14,8 juta ton, meningkat sekitar 11,2% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pengiriman besar ini menyumbang devisa negara sebesar 16,7 Miliar Dolar AS, naik sekitar 9,8% dari tahun sebelumnya, menjadi salah satu penyumbang valuta asing terbesar bagi Indonesia.

Dari sisi produktivitas, kinerja industri sawit nasional tahun 2026 juga tercatat lebih baik dibanding tahun lalu.

Produktivitas per hektare rata-rata nasional kini mencapai 3,42 ton/ha, meningkat sekitar 4,2% dibanding tahun 2025 yang berada di angka 3,28 ton/ha.

Secara total, produksi nasional hingga bulan Mei ini tercatat naik sekitar 5,1%, membuktikan pasokan dalam negeri sangat aman dan berlimpah .

“Lihat datanya jelas sekali. Kita kirim ke luar negeri belasan juta ton, dapat devisa puluhan triliun rupiah, produktivitas kita makin tinggi dibanding tahun lalu. Artinya barangnya ada banyak, tidak kurang sama sekali, ” tegas Menteri.

“Lalu kenapa di sini mahal? Jawabannya cuma satu: ada yang menahan, ada yang main harga, ada yang ingin untung sendiri di atas penderitaan rakyat,” tambah Amran dengan nada keras.

Amran menegaskan, kondisi ini terjadi karena rantai distribusi dan tata niaga dikuasai pihak tertentu yang sengaja menimbun barang atau menciptakan kelangkaan buatan, sehingga harga melonjak seenaknya, sementara masyarakat yang menanggung beban.

Padahal, kata menteri, seharusnya, dengan posisi Indonesia sebagai raja ekspor, harga di dalam negeri bisa sangat terjangkau dan stabil.

“Ini yang membuat kita pusing. Hukum pasar tidak berjalan karena ada campur tangan mafia. Mereka mengacaukan semuanya, lalu masyarakat marah dan menyalahkan pemerintah. Padahal pelaku utamanya ada di sana. Saya katakan tegas: ada mafia, saudaraku, yang harus diberesin di republik ini,” tandasnya.

Mentan meminta Satgas Pangan, Kepolisian, dan instansi penegak hukum bertindak lebih cepat, tegas, dan tuntas. Seluruh praktik penimbunan, pengaturan harga, dan kecurangan perdagangan harus diputus rantainya.

Menurutnya, persoalan ini bukan soal jumlah produksi, tapi soal keadilan distribusi.

“Kami sudah ingatkan berkali-kali, jangan main-mainkan kebutuhan pokok rakyat. Minyak goreng kebutuhan dasar. Kalau ini dikuasai mafia, berarti kesejahteraan rakyat sedang dirampok. Kami minta jangan pandang bulu, berantas sampai tuntas. Biar nanti mekanisme pasar berjalan normal, harga turun, dan rakyat lega,” pungkas Menteri Amran Sulaiman mengakhiri pernyataannya.**

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

300 Anggota Resah: Kas KPRI Sejahtera Jombang Kosong, Punya Beban Rp124 Miliar

17 Juli 2026 - 05:20 WIB

Menhub Targetkan Proyek KRL Surabaya-Sidoarjo Rampung 2029

16 Juli 2026 - 20:03 WIB

Jaksa Tuntut Hukuman 12 Tahun Penjara, Kasus Pelecehan Siswa di SMP Jombang

16 Juli 2026 - 14:01 WIB

CRV Ditumpangi 9 Orang Sekeluarga, Tabrak Truk Parkir di Tol Pandaan 5 Orang Tewas

16 Juli 2026 - 13:17 WIB

3.000 ASN Disdik Brebes Bobol Presensi Daring, Sembilan Guru Dijebloskan ke Tahanan

16 Juli 2026 - 09:52 WIB

Satu Korban Luka, Akibat Kebakaran Rumah dan Toko di Johowinong Mojoagung

16 Juli 2026 - 08:39 WIB

Kemenkop Pasang Anggaran Rp1,8 Triliun untuk Beli 1.800 Unit Kipas Angin, Ferry Yuliantoro Mengaku tak Tahu!

16 Juli 2026 - 08:06 WIB

Jaksa Teliti Asal Usul 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah, Mahfud MD: Ini Gempa Hukum Terbesar

16 Juli 2026 - 05:32 WIB

57 ASN di Kukar Terima Transferan Rp36,7 Miliar, BPK Kaltim: Bukan Kelebihan Bayar Biasa

15 Juli 2026 - 21:26 WIB

Trending di News