Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Malam itu, Minggu (7/12/2025), suasana Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda di Kabupaten Aceh Besar terasa penuh ketegangan sekaligus harapan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Di hadapan Presiden, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan angka yang membuat semua hadirin terdiam sejenak: Rp51,82 triliun. Itulah estimasi biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang baru saja mengguncang wilayah tersebut.
“Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU,” ujar Suharyanto, menegaskan bahwa angka ini masih bersifat sementara dan bisa bertambah seiring pendataan korban serta kerusakan yang belum final.
Suharyanto merinci, Aceh membutuhkan dana pemulihan terbesar: Rp25,41 triliun. Sumatra Utara menyusul dengan Rp12,88 triliun, sementara Sumatra Barat diperkirakan memerlukan Rp13,52 triliun.
“Kami laporkan ini secara nasional, Bapak Presiden. Dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan sekian,” katanya.
Namun angka-angka itu bukan sekadar hitungan di atas kertas. Suharyanto menegaskan, anggaran pemulihan akan difokuskan untuk meningkatkan layanan bagi para korban dan pengungsi. Santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia maupun hilang akan dipercepat, sementara logistik dipastikan tersedia hingga ke tingkat desa.
Dari Darurat ke Rehabilitasi
Beberapa wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, pemerintah bersiap memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan masuk rehabilitasi,” ucap Suharyanto.
Dalam fase ini, BNPB menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi. Huntara akan dibangun oleh satuan tugas TNI dan Polri. Setelah itu, pemerintah akan membangun hunian tetap (huntap) bagi warga yang harus direlokasi.
“Huntap dibangun setelah hunian sementara jadi. Kami mohon untuk relokasi, yang harus pindah itu, dari Kementerian Perumahan yang membangun,” jelasnya.
Pemerintah pusat memastikan percepatan penanganan darurat, pemulihan jangka pendek, hingga rekonstruksi pascabencana akan dilakukan secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Di balik angka triliunan rupiah, ada ribuan cerita kehilangan, pengungsian, dan harapan untuk kembali menata hidup. Anggaran besar itu bukan hanya soal membangun kembali rumah dan jalan, tetapi juga tentang mengembalikan senyum dan masa depan warga Sumatra yang kini tengah berjuang bangkit dari bencana.***
