Penulis: Arief Hendro Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG– Bupati Jombang Warsubi menyampaikan pidato jawaban atas pertanyaan para fraksi anggota DPRD dalam sidang paripurna yang dipimpin Hadi Atmaji ketua DPRD Jombang, di gedung dewan, Senin 14 Juli 2025.
Sidang paripurna ini membahas tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RABD) Pemkab Jombang tahun 2025.
“Kami menyampaikan poin-poin jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025,” kata Warsubi.
Dalam sidang itu, bupati menyampaikan sebelas poin jawaban, sebagai respon atas pertanyaan para frkasi, sebagai berikut:
Pertama, eskekutif melalukan inventarisasi dan evaluasi kondisi aset secara berkala untuk mengetahui prioritas perawatan dan potensi pengembangannya. Juga mendorong kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga yang kredibel guna mengoptimalkan pemanfaatan aset secara ekonomis.
Kedua, kami telah melakukan penyesuaian kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.
Bupati Jombang, Wrasubi menandatangani dokimen jawaban atas pertanyaan fraksi dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jombang, Senin 14 Juli 2025. Foto: Kominfo Jombang
Ketiga, kami dapat memberikan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) dan/atau badan hukum lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Keempat, kami menyampaikan belanja tak terduga berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2024 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 merupakan pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial baik dalam bentuk uang maupun barang diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan keuangan daerah.
Kelima, terkait pelaksanaan promosi jabatan, mutasi ASN, dan pengisian staf, sudah benar-benar mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, prestasi, dan kinerja secara adil dan terbuka, serta memperhatikan pemerataan aparatur sipil negara di seluruh wilayah dengan memperhatikan prinsip keadilan dan profesionalisme, yang mengacu pada peraturan Menpan-RB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.
Keenam, terkait kenaikan belanja daerah sebesar 5,92%, ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tambahan ini akan difokuskan untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, serta penyelesaian infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga.
Ketujuh, menyangkut penataan car free day (CFD), kami sudah melakukan evaluasi bersama lintas instansi. ke depan, penataan ruang publik akan berbasis zonasi dan regulasi yang adil, dengan tetap mengutamakan keselamatan, fungsi sosial, serta manfaat ekonominya bagi masyarakat.
Kedelapan, ada peningkatan anggaran di dinas sosial sekitar Rp 9,8 miliar diarahkan untuk mendukung amanat instruksi presiden tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan dan asrama sekolah rakyat, agar warga kurang mampu punya akses pendidikan yang layak.
Kesembilan, kami mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini balai besar wilayah sungai berantas surabaya, agar dilakukan pembangunan embung pada hulu sungai yang sering terjadi banjir, atau pada daerah aliran sungai Gunting, daerah aliran sungai Watudakon di kabupaten Jombang, sebagai bagian dari mitigasi bencana banjir jangka panjang dengan melakukan penataan fungsi embung.
Kesepuluh, kami akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik peningkatan sumber daya manusia, maupun pemenuhan sarana prasarana. kami akan melakukan pengadaan 16 alat kedokteran dan perekrutan 3 dokter spesialis.
Kesebelas, kami sampaikan bahwa belanja daerah difokuskan pada pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah yang berorientasi pada pemenuhan urusan wajib dan pemenuhan mandatory spending, yaitu:
- belanja fungsi pendidikan 20 persen
- belanja infrastruktur yang mencapai minimal 40 persen yang dicapai secara bertahap hingga tahun 2027
- belanja pegawai tiga puluh persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi belanja tunjangan profesi guru
- belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaanya
- pemenuhan target standar pelayanan minimal
Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. kami berharap penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas terkait arah kebijakan perubahan apbd tahun 2025. **
