Menu

Mode Gelap
BPS Catat Harga Daging Sapi Nasional Sudah di Atas HAP Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028

Headline

Sekolah Rakyat Jombang Beroperasi 14 Juli 2025, Warsubi Teken MoU dengan Menteri Sosial

badge-check


					Bupati Jombang Warsubi teken kerja sama dengan Kementrian Sosial dalam penyelenggaraan sekolah rakyat, yang mulai beropreasi 14 Juli 2025. Foto: Jombangkab.co.id Perbesar

Bupati Jombang Warsubi teken kerja sama dengan Kementrian Sosial dalam penyelenggaraan sekolah rakyat, yang mulai beropreasi 14 Juli 2025. Foto: Jombangkab.co.id

Penulis: Arief Hendro Soesatyo  |  Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JOMBANG — Bupati Jombang, H. Warsubi menghadiri langsung penandatanganan perjanjian pinjam pakai barang milik daerah dan barang milik universitas, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Juni 2025.

Bupati Jombang, Warsubi, telah menandatangani MoU Sekolah Rakyat dengan Kementerian Sosial RI pada 10 Juli 2025 di Jakarta, menandai komitmen dan kesiapan Kabupaten Jombang dalam mendukung program nasional ini.

Jombang termasuk dalam 19 lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Timur yang akan diluncurkan serentak secara nasional pada 14 Juli 2025. Lokasi di Jombang menggunakan Gedung SKB Mojoagung sebagai fasilitas sementara, pada lahan  lahan 5,2 hektare yang disiapkan untuk pembangunan gedung permanen

Penandatanganan ini menjadi bagian penting dari upaya bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa penanganan fakir miskin dan anak telantar adalah amanat konstitusi, sebagaimana diatur Pasal  31 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan ini diperkuat oleh UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mewajibkan negara hadir untuk menjamin pendidikan layak bagi warga miskin.

“Program Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab kenyataan bahwa masih ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum pernah sekolah atau putus sekolah,” ujarnya.

Dengan Sekolah Rakyat, lanjut dia, negara menyiapkan fasilitas pendidikan terpadu berasrama, lengkap dengan kebutuhan hidup, perlengkapan belajar, layanan kesehatan, bahkan pemetaan potensi bakat.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan fisik, tetapi rumah harapan bagi anak-anak Indonesia.

“Di negeri yang besar, anak-anak tidak boleh kecil impian hanya karena miskin orang tuanya. Negara boleh tidak mewariskan harta, tetapi tidak boleh gagal mewariskan harapan,” tegasnya.

Mensos saat itu melaksanakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah menandatangani dan mengawal langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Jakarta.

Program ini merupakan inisiatif prioritas pemerintah yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan model sekolah berasrama yang sepenuhnya gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Simulasi Sekolah Rakyat telah dilaksanakan di Sentra Handayani, Jakarta Timur, pada 9-10 Juli 2025. Simulasi ini menjadi langkah awal sebelum pembelajaran resmi dimulai pada 14 Juli 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf meninjau langsung proses simulasi dan menegaskan kesiapan Jakarta sebagai salah satu lokasi utama pelaksanaan Sekolah Rakyat. Sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, siap beroperasi mulai 14 Juli 2025.

Sisanya, 37 titik lain akan menyusul pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025. Pemerintah menargetkan total 200 titik Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga menjadi strategi terpadu pemberdayaan keluarga miskin. Orang tua siswa akan mendapatkan pelatihan keterampilan, dukungan usaha produktif, hingga bantuan perbaikan tempat tinggal.

Pemerintah juga memastikan adanya cek kesehatan gratis bagi seluruh calon peserta didik sebelum masuk asrama.

Mensos Saifullah Yusuf secara aktif memberikan arahan kepada kepala daerah dan kepala sekolah terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat di Jakarta. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan keberhasilan program ini.

Mensos Saifullah Yusuf telah menandatangani dan memastikan kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Jakarta, sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan dan memberdayakan keluarga miskin secara menyeluruh.

Program ini akan mulai berjalan secara resmi pada pertengahan Juli 2025, dengan simulasi dan persiapan matang di berbagai lokasi, termasuk Jakarta. **

 

**

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Saat Diringkus KPK, Gus Arif: Bukan Milik Saya, Uang Ini Milik Menteri Yusron Wahid

16 September 2026 - 09:18 WIB

4 Tersangka OTT BPN Bogor adalah Orang Kepercayaan Menteri Nusron Wahid

16 September 2026 - 06:55 WIB

Update KM Virgo 8: 107 Selamat, 6 Meninggal, 130 Dalam Pencarian

16 September 2026 - 05:11 WIB

Warga Bali Ledo Usung Jenazah Jowa Tana, Demo ke Polres Sumba Barat Polisi Keluarkan Tembakan

15 September 2026 - 22:05 WIB

Konpres KPK OTT di ATR/BTN Bogor: Tetapkan 3 Tersangka, Sita Uang Tunai Rp106,3 Miliar

15 September 2026 - 20:39 WIB

OTT di ATR/BPN Bogor, KPK Sita 20 Koper Berisi Rupiah dan Valas Medsos Sebut Milik Nusron Wahid

15 September 2026 - 19:59 WIB

Golkar Sarang Koruptor, KPK Ringkus Fahd El Fouz Kasus Suap HGB PT Summarecon

15 September 2026 - 19:29 WIB

Hanya 2 dari 27 Merk Beras Fortifikasi Lolos Uji, Kandungan Gizi tidak Sesuai SNI Ditarik dari Pasaran

15 September 2026 - 18:51 WIB

Dihantam Gelombang Laut Bawean, Tugboat BMT 20 Tenggelam 8 Awak Selamat

15 September 2026 - 17:46 WIB

Trending di News