Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) membatalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan setelah revisi berupa pengurangan anggaran.
Dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VII DPR RI digelar Rab8, 12 Februari 2025, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo memastikan seluruh pegawai, kontributor hingga staf pembantu, mulai dari tukang sapu hingga pejabat tinggi tetap bekerja sesuai kontrak.
Dalam paparannya, RRI semula terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 334 miliar. Namun setelah melakukan rapat bersama Kemenkeu, pemotongan berkurang menjadi Rp 170,9 miliar).
Pengumuman nonaktifkan siaran di RRI. [email protected]
Tak hanya RRI, pemangkasan anggaran untuk TVRI turut direvisi menjadi menjadi Rp 455 miliar, dari sebelumnya Rp 732 miliar. Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno memastikan tidak ada PHK dan pengurangan honor kontributor.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay turut menegaskan hasil rekonstruksi anggaran 2025 pada TVRI dan RRI, dimana tidak akan ada pemecatan dan potongan honor di kedua media milik pemerintah tersebut. Saleh meminta TVRI dan RRI kembali mempekerjakan pegawai yang sempat dirumahkan hari ini juga.
Sebelumnya, viral pemberitaan terkait PHK massal yang dilakukan TVRI dan RRI terhadap karyawan kontrak, penyetopan jasa kontributor, hingga penonaktifan beberapa pemancar. Sejumlah kontributor hingga penyiar yang terkena PHK juga telah menyampaikan keresahannya melalui siaran maupun konten media sosial.**
