Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, BOGOR– Presiden Prabowo mengenai bandara IMIP di Morowali disampaikan pada rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa bandara yang beroperasi tanpa pengawasan resmi Bea Cukai dan Imigrasi merupakan ancaman serius bagi kedaulatan negara dan harus segera diusut tuntas serta ditertibkan.
Pernyataan ini disampaikan sejalan dengan laporan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin kepada Presiden terkait kondisi bandara di Morowali yang selama ini tidak diawasi negara secara memadai, Minggu, 23 November 2025.
Presiden Prabowo menyatakan keprihatinannya terkait keberadaan bandara IMIP di Morowali yang disebut beroperasi tanpa pengawasan negara, tanpa ada petugas Bea Cukai dan Imigrasi.
Ia menegaskan bahwa ini adalah salah satu bukti kebocoran kedaulatan negara dan harus segera diusut tuntas.
Prabowo menekankan pentingnya perlindungan kedaulatan NKRI dan meminta agar pihak terkait mengambil tindakan tegas untuk menutup atau mengatur bandara tersebut agar tidak menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara.
Pernyataan ini menunjukkan sikap tegas Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan negara dari praktik yang dianggap melanggar aturan dan berpotensi merugikan bangsa.
Ia juga memerintahkan TNI menggelar latihan militer di kawasan Morowali dan daerah-daerah lain yang dekat dengan tambang ilegal sebagai bentuk penegakan eksistensi negara dan pengawasan ketat terhadap wilayah strategis tersebut.
Jenderal Bermain
Presiden pernah berpidato menyinggung soal keterlibatan para jenderal, baik dari TNI maupun Polri, dalam praktik tambang ilegal.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 15 Agustus 2025, Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya akan menindak tegas para pelaku tambang ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk jenderal-jenderal yang membeking atau melindungi praktik tambang ilegal tersebut.
Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi jenderal mana pun yang terlibat atau melindungi praktik ini, dengan mengatakan bahwa tindakan penindakan adalah demi kepentingan rakyat dan negara.
Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari seribu tambang ilegal di Indonesia yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, dan meminta dukungan dari seluruh rakyat dan partai politik untuk memberantas aktivitas ilegal itu.
Pernyataan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya untuk menata ulang sektor pertambangan dan melindungi kedaulatan sumber daya alam serta keadilan sosial.
“Saya tidak mau jadi pemimpin ya kan di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantu lah, ya kan orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu, orang kuat,” kata presiden.
“Kita punya pulau-pulau banyak dan pulau-pulau besar. Kita rencananya segera akan kita mulai tahun ini di pantai utara Jawa, 20.000 hektar tambak ikan. Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintah akan bantu,” tegasnya dengan senyum simpul.
“Saudara-saudara, Menteri Pertanian juga merencanakan kita akan melakukan… Yang penting bagi saya karyawan buruh itu anak bangsa harus kita lindungi, harus kita jaga. Ini bagi saya ini bukan apa-apa. Ini kehormatan saya. Kehormatan saya. Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat, nggak usah dibantu lah. Orang kuat kayak Pak Luhut, ya nggak usah dibantu. Orang kuat beliau dikirim ke mana aja tahan banting.” **
