Menu

Mode Gelap

News

Hendardi: Polri di Bawah Presiden adalah Perintah Konstitusi RI

badge-check


					Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute. Foto: instagram@kapm_ri Perbesar

Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute. Foto: instagram@kapm_ri

KREDONEWS.COM, JAKARTA- Evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh PDI Perjuangan yang salah satunya mengarah pada dugaan keterlibatan Polri dalam pemenangan kontestan tertentu di beberapa daerah.

Demikian rilis yang dikirim dari Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, Minggu, 1 Desember 2024.

Disebutkan bahwa hal ini berujung pada usulan pencopotan Kapolri dan perubahan posisi kelembagaan Polri, dapat dimaklumi sebagai aspirasi politik yang muncul dari pemantauan PDI Perjuangan atas netralitas Polri dalam Pilkada.

Diakui atau tidak, dugaan itu tidak perlu dibuktikan kecuali menjadi dalil dalam sengketa pilkada, baik melalui Bawaslu maupun nanti di Mahkamah Konstitusi.

Kritik PDI Perjuangan harus dimaknai sebagai alarm keras bagi kualitas demokrasi dan integritas Pilkada serentak 2024, sekaligus juga menjadi dasar akselerasi reformasi dan transformasi Polri pada beberapa peran yang dianggap memperburuk kualitas demokrasi.

Secara faktual, baik langsung maupun tidak langsung, publik menangkap pesan bahwa terdapat pihak-pihak yang diuntungkan oleh peran-peran Polri, selain peran normatif melakukan pengamanan dan sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada.

Akan tetapi munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah TNI sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.

Usulan agar Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri juga bertentangan dengan semangat Pasal 30 ayat (2) dan (4) UUD Negara RI 1945.

Ketentuan ini mengatur bahwa usaha keamanan rakyat dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hakikat Polri sebagai alat negara kemudian ditafsirkan dalam UU Polri yakni menjadi berkedudukan di bawah Presiden, sehingga tanggung jawab pelaksanaan keamanan dan ketertiban nasional dilakukan kepada Presiden.

Penting diingat, bahwa pemisahan TNI dan Polri sebagaimana TAP MPR No. VI/MPR/2000 adalah amanat reformasi yang harus dijaga.

Gagasan pengembalian posisi Polri sebagaimana di masa lalu dapat mengundang banyak penumpang gelap yang berpotensi merusak tata kelembagaan negara di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.

Dalam riset Desain Transformasi Polri, SETARA Institute (2024) telah menangkap aspirasi terkait perubahan posisi kelembagaan Polri dan merekomendasikan transformasi kinerja Polri bukan mengubah posisi kelembagaan Polri, karena menjaga independensi Polri adalah perintah Polri adalah perintah Konstitusi.

SETARA Institute mendorong transformasi Polri dengan salah satunya memperkuat tugas dan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai instrumen pengawasan permanen atas tugas-tugas Polri dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman, menjaga keamanan dan ketertiban dan menjalankan fungsi penegakan hukum.

Secara paralel, perbaikan hukum Pemilu dan Pilkada harus terus menerus dilakukan, baik dilakukan oleh otoritas legislasi maupun melalui Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri sebagai tindak pidana, sehingga kualitas demokrasi terus meningkat.**

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Live Music di Ascoot Coffee and Bistro, Hadi Gatot Subroto: Disini Wadahnya Seniman Musik Jombang, Silakan Berkarya!

6 Juli 2025 - 21:36 WIB

Jalan Pulang Jadi Film Indonesia Kesembilan yang Tembus Sejuta Penonton

6 Juli 2025 - 20:30 WIB

Tawar Menawar Bibit Padi Saat Hujan Deras, Petani Sampang Tewas Disambar Petir

6 Juli 2025 - 20:07 WIB

Dispendik Surabaya Wajibkan Penggunaan Bahasa Jawa di Sekolah Setiap Kamis

6 Juli 2025 - 19:21 WIB

Setelah Giovanna, Kini Giliran Ko Hee jin di Acara Ngunduh Mantu Megawati Hangestri

6 Juli 2025 - 18:42 WIB

Membludak Peserta Kehati Fun Trail Run 2025, Bupati Warsubi Harmonisasi Alam dengan Pembangunan

6 Juli 2025 - 16:30 WIB

Bersih Desa dan Sedekah di Dusun Keras Diwek, Warsubi: Alhamdulillah Tahun Ini Anggaran Desa Hingga Rp 1 Miliar

6 Juli 2025 - 15:42 WIB

Bupati Warsubi Datang ke Dusun Gondang Wonosalam Meriahkan Pawai Budaya Gerebek Suro

6 Juli 2025 - 12:49 WIB

Cerita Hari Ini: Menolak Feodalidme Tan Malaka Cs Mempelopori Penentangan Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran

6 Juli 2025 - 11:32 WIB

Trending di News