Penulis: Tanasyafira Libas Tirani | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWW.COM, JAKARTA- Kementerian Kehutanan Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut), merilis data dan pengungkapan modus pencucian kayu ilegal sepanjang tahun 2025 secara bertahap.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dr. Dwi Januanto Nugroho, 28-29 November 2025., merilis data dan informasi terkait modus pencucian kayu ilegal pada tahun 2025.
Ia memaparkan data itu setelah sebelumnya menyatakan bahwa kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir bandang di Sumatera bukan hasil illegal logging (pembalakan liar), melainkan kayu tua yang tercabut banjir bandang.
Pernyataan resmi dan paparan mengenai penegakan hukum kehutanan, pengungkapan kasus-kasus illegal logging, dan soal moratorium skema PHAT untuk mencegah pencucian kayu ilegal sepanjang tahun 2025.
Salah satu laporan resmi terakhir yang dirilis pada akhir November 2025 mengungkap operasi besar terkait pemalsuan dokumen dan penggunaan skema PHAT untuk melegalkan kayu ilegal, termasuk pengungkapan kasus signifikan di wilayah Sumatera dan Sulawesi.
Laporan ini menyertakan detil operasi, jumlah kayu yang disita, tersangka yang ditangkap, serta kebijakan moratorium tata usaha kayu untuk menghilangkan celah pencucian ilegal.
Secara khusus, data dan informasi modus pencucian kayu ilegal ini sudah dipaparkan dalam beberapa siaran pers dan laporan sejak awal hingga akhir 2025, dengan fokus pengungkapan dan penindakan aktif di sepanjang tahun tersebut, termasuk pengumuman penting pada 27-29 November 2025.
Modus Operandi
Modus pencucian kayu ilegal semakin canggih dengan beberapa cara utama yang digunakan, seperti pemalsuan dokumen kepemilikan lahan dan dokumen hasil hutan (LHP/SKSHHK), meminjam nama warga pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), dan menitipkan kayu ilegal ke dalam skema PHAT agar bisa dilegalkan dengan dokumen resmi.
Volume kayu yang disita oleh Gakkum Kehutanan menggunakan modus PHAT sepanjang tahun 2025 termasuk kasus besar yang terungkap di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, mencapai sekitar 4.610 meter kubik. Kayu ilegal ini disita dalam operasi besar yang melibatkan pemalsuan dokumen legalitas kayu dengan memanfaatkan PHAT.
Kayu dari luar areal PHAT yang jelas ilegal, dimanipulasi agar seolah-olah berasal dari areal PHAT yang legal. Pemodal juga menggunakan PHAT milik masyarakat secara “nama pinjam” untuk menutupi penebangan skala besar.
Selain itu, volume dan spesifikasi kayu pada dokumen sengaja dipalsukan sehingga tidak sesuai kondisi asli di lapangan. Modus ini ditemukan di berbagai wilayah, terutama Sumatera dan Sulawesi, sepanjang 2025.
Para mafia pembakalk menggunakan sekam skema PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah), yang digunakan dalam tata usaha kayu untuk mengelola dan mencatat hak atas tanah tertentu di luar kawasan hutan negara, yang sering kali dimanfaatkan sebagai modus pencucian kayu ilegal di Indonesia.
Skema ini menjadi sorotan Kementerian Kehutanan karena penyalahgunaan yang melibatkan pemalsuan dokumen dan peminjaman nama warga untuk memperjualbelikan kayu ilegal secara legal melalui dokumen PHAT.
Karena modus ini sangat terorganisir, Kementerian Kehutanan Indonesia sampai memberlakukan moratorium layanan PHAT untuk evaluasi dan pencegahan lebih lanjut.
Kasus konkret seperti pemalsuan dokumen di Sulawesi Selatan melibatkan oknum pensiunan PNS sebagai pemodal, di mana kayu ilegal diangkut dengan dokumen palsu untuk dimanfaatkan dalam peredaran resmi.
Penangkapan dan pengungkapan berbagai kasus pemalsuan ini menunjukkan skala dan sistem pencucian kayu ilegal yang melibatkan pemalsuan sertifikat sah hasil hutan dan dokumen lainnya.
Secara garis besar, proses pencucian kayu ilegal lewat PHAT mencakup:
-
Pemalsuan dan manipulasi dokumen legalitas kayu dan lahan
-
Menggunakan PHAT milik warga asli sebagai perantara atau nama pinjam
-
Memasukkan kayu ilegal ke dalam catatan legal PHAT agar bisa dilegalkan
-
Penarikan kayu dari kawasan hutan tanpa izin yang kemudian diregistrasi ulang sebagai kayu PHAT
Kemenhut telah aktif menangani dan menindak kasus-kasus tersebut untuk menekan kejahatan kehutanan ini. **
