Menu

Mode Gelap
Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028 Lewat Agrosolution 2025, Petrokimia Gresik Bersama 61.112 Petani Siap Wujudkan Swasembada Pangan

Nasional

Bos BPOM Beberkan Efek Perang terhadap Obat di RI, Harga Bisa Naik

badge-check


					Bos BPOM Beberkan Efek Perang terhadap Obat di RI, Harga Bisa Naik Perbesar

Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya

KREDONEWS.COM, JAKARTA-Gejolak geopolitik global yang dipicu perang di Timur Tengah mulai berdampak langsung ke sektor kesehatan dalam negeri. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan, konflik internasional bisa memicu kenaikan harga obat di Indonesia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, salah satu penyebabnya adalah ketergantungan tinggi industri farmasi terhadap bahan baku impor, termasuk yang berasal dari turunan minyak atau petrokimia.

“Lebih dari 50% kemasan obat itu berbasis petrokimia. Bahkan sekitar 30% bahan obat kimia juga berasal dari turunan yang sama, seperti parasetamol dan ibuprofen,” ujar Taruna usai rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia bilang, ketika harga minyak dunia terguncang akibat konflik atau perang, efeknya bisa langsung terasa pada biaya produksi obat. Tak hanya itu, Indonesia juga masih sangat bergantung pada impor bahan baku farmasi.

BPOM mencatat lebih dari 90% bahan baku, produk antara (intermediate), hingga biosimilar masih didatangkan dari luar negeri. Kondisi ini membuat industri farmasi nasional rentan terhadap gangguan rantai pasok global.

Meski demikian, BPOM memastikan kondisi saat ini masih relatif aman. Ketersediaan obat diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga enam bulan ke depan, tapi, jika konflik global terus berlanjut, tekanan terhadap harga dan pasokan obat bisa semakin besar.

“Kalau perang berlanjut, pasti akan berpengaruh. Karena bukan cuma harga, tapi ketersediaan juga jadi isu penting,” jelas Taruna.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPOM menyiapkan dua langkah utama. Pertama, terang Taruna, relaksasi aturan kemasan obat. Industri farmasi nantinya diperbolehkan mengganti jenis kemasan tanpa harus melalui proses uji yang panjang, selama tetap memenuhi standar keamanan.

“Langkah ini penting karena biaya kemasan bisa menyumbang hingga 30% dari harga obat,” kata ia.

Kedua, diversifikasi sumber impor bahan baku. Selama ini, Indonesia banyak bergantung pada negara seperti China, India, hingga Eropa.

Ke depan, BPOM akan mendorong kerja sama dengan negara lain sebagai alternatif, termasuk membuka peluang dari kawasan Pasifik hingga Rusia. Taruna juga menegaskan, isu utama bukan hanya kenaikan harga, tetapi juga ketersediaan obat bagi masyarakat.

“Kalau obat tidak tersedia, meskipun murah, tetap tidak bisa digunakan. Jadi yang kita jaga itu dua-duanya: harga dan ketersediaan,” tegasnya.***

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Jatim Siapkan Progam Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Mulai 1-31 Agustus 2026

31 Juli 2026 - 18:39 WIB

PLN Tambah Stasiun Pengisian Daya Mobil Listrik di Tol Solo-Ngawi

31 Juli 2026 - 17:11 WIB

Daftar Lengkap Harga Emas Tiga Jenama Pegadaian pada Kamis

30 Juli 2026 - 19:07 WIB

BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi di Selat Bali

30 Juli 2026 - 18:54 WIB

Harga Komoditas Pangan Berisiko Naik karena El Nino

30 Juli 2026 - 18:33 WIB

Misi Dagang Jatim di Hong Kong Bukukan Kesepakatan Transaksi Rp12 Triliun

29 Juli 2026 - 19:38 WIB

BRI Tunjukkan Peran Motor Utama Pembiayaan Sektor Perumahan Nasional

29 Juli 2026 - 19:24 WIB

Tahun Depan Gaji Peserta Magang Nasional Bakal Naik

28 Juli 2026 - 19:45 WIB

Zulhas Bantah Ada Pengadaan Proyek Kipas Angin Kopdes Rp 1,8 T

28 Juli 2026 - 19:15 WIB

Trending di Nasional