Penulis: Aditya Prayogo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG – Ada hal tak biasa dilakukan Bupati Jombang, H Warsubi saat mengunjungi Pos Komando (Posko) Forum Rakyat Jombang (FRJ) di Kebonrojo, Jl. KH Wahid Hasyim, Jombang, Selasa (2/9/2025) sore.
Sambil menenteng pisang susu satu tandan, Abah Warsubi (demikian bioasa disapa) melangkah dengan penuh keyakinan mengunjungi Posko FRJ yang menolak kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Jombang.
Didampingi istrinya, Yuliati Nugrahani Warsubi, Wakil Bupati KH. Salmanudin Yazid, Sekdakab Agus Purnomo, Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, M Syarif Hidayatulloh dan sejumlah pejabat, Bupati Warsubi disambut Koordinator Lapangan (Korlap) FRJ Suhartono.
Kehadiran Abah Warsubi dan rombongan sekitar pukul 16:00 WIB itu, merupakan kelanjutan dari audiensi di ruang kerja bupati pada siang harinya.
Kedatangannya jauh dari kesan protokoler dan FRJ menyambutnya dengan penuh hangat. Wajahnya penuh senyum, tak ada kesan tegang. Karena sebagian besar anggota FRJ Jombang sudah lama dikenalnya dan teman lama.
“Alhamdulillah,” ucap Abah Warsubi, begitu sampai di Posko sembari bersalaman dan cipika-cipiki.
Setelah empat hari membuka posko pengaduan terkait PBB-P2, FRJ akhirnya diterima Bupati H Warsubi di ruang kerjanya kantor Pemkab Jombang, Selasa (2/9/2025) sekitar pukul 10:30 WIB.
Abah Warsubi didampingi Wakil Bupati (Wabup) H. Salmanudin Yazid, Sekdakab Agus Purnomo, Asisten I Bidang Pemerintahan Purwanto dan Kepala Bappenda Hartono, menerima rombongan FRJ yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Suhartono dan sejumlah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Bupati Jombang, H Warsubi saat menerima Forum Rakyat Jombang (FRJ) di ruang kerjanya, Selasa (2/9/2025) (Foto: Istimewa)
Pada kesempatan itu, Suhartono, Korlap FRJ mengatakan bahwa masyarakat Jombang menolak kenaikan pajak yang sangat memberatkan. Karenanya, FRJ meminta bupati membatalkan pengenaan tarif PBB P2 yang telah berlaku selama ini.
Kenaikan tarif itu sangat memberatkan dan hendaknya dibatalkan,” kata Suhartono.
Menanggapi keluhan itu, Bupati Warsubi mengatakan bahwa dirinya menyadari betul adanya keluhan Masyarakat perihal PBB P2.
“Saya mendapatkan banyak NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di atas harga pasar. Masa NJOP satu juta lebih, tapi harga pasar cuma empatratus ribu,” tutur Warsubi.
Terkait banyaknya keluhan warga Masyarakat, akhirnya Bupati Warsubi mengambil langkah menurunkan tarif pajak.
Bupati Jombang, H Warsubi saat menyambangi Posko Forum Rakyat Jombang (FRJ) di Kebonrojo, Jl. KH Wahid Hassyim, Jombang, Selasa (2/9/2025) (Foto: KREDONEWS.COM/ Aditya Prayogo)
Jika dilihat perolehan PBB P2 non property khusus, pada 2022 mendapat Rp29,088 miliar kemudian naik menjadi Rp31,551 miliar pada 2023. Tahun 2024 nai lagi menjadi Rp39,446 miliar dan pada 2025 naik jadi Rp43,156 miliar.
“Untuk tahun 2026, target kami turunkan jadi hanya Rp28,346 miliar. Artinya, perolehan tahun 2026 itu dibawah tahun 2022 dan turun Rp14,7 miliar disbanding tahun 2026,” papar Abah Warsubi.
Dikatakan, bagi warga Masyarakat yang terlanjur membayar lebih pada tahun 2025, bisa mengajukan keberatan kepada kepala desa untuk kemudian disampaikan kepada camat.
“Setelah terkumpul di kecamatan, Bappenda akan datang dan memrosesnya,” tutur Abah Warsubi.
