Menu

Mode Gelap
Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028 Lewat Agrosolution 2025, Petrokimia Gresik Bersama 61.112 Petani Siap Wujudkan Swasembada Pangan

Headline

Khofifah Tinjau Persiapan SR di Jombang, Warsubi: Bukan Sekadar Rutinitas Birokrasi

badge-check


					Gubernur Khofifah melakukan peninjauan kesiapan Sekolah Rakyat Jombang, di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jumat, 27 Juni 2025. Foto: Kominfo Jombang
Perbesar

Gubernur Khofifah melakukan peninjauan kesiapan Sekolah Rakyat Jombang, di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jumat, 27 Juni 2025. Foto: Kominfo Jombang

Penulis: Arief Hendro Soesatyo  |   Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JOMBANG– Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi bupati Jombang Warsubi, meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat (SR) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jumat, 27 Juni 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional yang dijadwalkan pada 14 Juli 2025. Dalam peninjauan tersebut, Khofifah memantau proses rehabilitasi dan renovasi bangunan yang akan difungsikan sebagai ruang belajar dan asrama bagi calon siswa Sekolah Rakyat.

Di Jombang, akan dibuka empat rombongan belajar (rombel), terdiri dari dua rombel tingkat SMP dan dua rombel tingkat SMA, dengan kapasitas masing-masing rombel 25 siswa, sehingga total 100 siswa akan mengikuti program ini.

Sekolah Rakyat ini menerapkan sistem boarding school, di mana siswa akan tinggal di asrama dan tidak diperkenankan pulang selama masa pembelajaran. Oleh karena itu, Dinas Sosial setempat telah melakukan pertemuan dengan calon siswa dan orang tua untuk menjelaskan mekanisme dan proses pembelajaran yang akan diterapkan.

Saat ini, pembangunan di Jombang masih berupa renovasi bangunan sementara, namun Pemerintah Pusat akan membangun gedung permanen berdasarkan desain yang telah disetujui Presiden RI.

Bupati Jombang juga telah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare di Desa Tunggorono untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di masa depan.

Tenaga pendidik dan pegawai Sekolah Rakyat akan direkrut dan berasal dari Kementerian Sosial, sehingga seluruh SDM yang bertugas adalah pegawai pusat.

Peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional akan dilakukan serentak pada 14 Juli 2025 sebagai upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi sosial.

Gubernur Khofifah meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Jombang yang sudah siap diluncurkan pada 14 Juli 2025 dengan fasilitas ruang belajar dan asrama yang tengah direnovasi, sistem boarding school, dan kuota 100 siswa untuk jenjang SMP dan SMA.

Bukan Sekadar Rutinitas
Bupati Jombang, Warsubi, menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan  bentuk tanggung jawab negara dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menegaskan bahwa Jombang menjadi salah satu daerah paling siap melaksanakan program ini. Warsubi menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam program tersebut dan memastikan kesiapan penuh Jombang untuk peluncuran Sekolah Rakyat yang dijadwalkan serentak pada 14 Juli 2025.

Selain itu, Warsubi juga mengapresiasi langkah Pemkab Jombang yang sangat peduli dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, bahkan menambah luasan lahan dari 3,7 hektare menjadi sekitar 6 hektare.

Ia mengajak kepala daerah lain untuk mencontoh Jombang dalam menyediakan fasilitas pendidikan bagi warga kurang mampu, khususnya yang berada di desil 1 dan 2 untuk memperoleh akses pendidikan yang layak.

Maksud perkataan Bupati Warsubi tentang “desil 1 dan desil 2” adalah merujuk pada kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional.

  • Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.

  • Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20% dengan tingkat kesejahteraan rendah secara nasional.

Pengelompokan ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan pemerintah untuk menargetkan bantuan sosial dan program pendidikan seperti Sekolah Rakyat agar tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Jadi, Warsubi menekankan bahwa program Sekolah Rakyat difokuskan untuk membantu anak-anak dari keluarga yang termasuk dalam kelompok desil 1 dan 2, yaitu yang paling membutuhkan akses pendidikan

Secara keseluruhan, Warsubi menunjukkan komitmen tinggi dan totalitas dalam mengawal program Sekolah Rakyat di Jombang, termasuk melakukan verifikasi lapangan dan seleksi calon siswa agar program ini tepat sasaran dan berjalan sukses. **

 

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Menelisik Akar Teroris (20): Para Penjahat dan Gerilyawan

17 Juni 2026 - 18:59 WIB

2027 Polri Minta Tambah Anggaran Rp61 Triliun Menjadi Rp184 Triliun

17 Juni 2026 - 17:17 WIB

Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji Hadiri Doa Bersama Sambut Tahun Baru Hijriah 1448

17 Juni 2026 - 13:46 WIB

Komisi D DPRD Jombang Hearing Rencana PHK 1.000 Orang PT SGS, Karyawan Minta Buka Data

17 Juni 2026 - 12:35 WIB

Harga Rp 1,340 Triliun, Pesawat Pembom Legendaris Boeing B‑52 Stratofortress Jatuh

17 Juni 2026 - 00:01 WIB

Harga BBM Nonsubsidi Naik, Tarif Bus Trans Jatim Dipastikan Tetap

16 Juni 2026 - 20:50 WIB

Korban PHK Masih Dapat Gaji Selama 6 Bulan, Ini Syaratnya

16 Juni 2026 - 20:36 WIB

Bukan Cuma Surat, Pencuri Datangi Korban Berdamai di Depan Polisi Polsek Pungging Mojokerto

16 Juni 2026 - 17:59 WIB

Kejadian menari, tersangka pelaku pencurian Pungging Mojokerto, mereka berdamai. Suwandi, memaafkan pelaku, dan ikhlas memaafkan plekai sekaligus mencabut laporan

Gempa Magnetudo 6.7 Guncang Sulawesi Tengah, Lokasi Darat 23 Km dari Palu

16 Juni 2026 - 16:21 WIB

Gempa berkekuatan magnetudo, guncang wilayah Sulawesi Tengah, tidak menimbulkan tsunami. Beberapa laporan rumah roboh, korban berjatuhan. Foto: ist
Trending di News