Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDNERWS.COM, JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terjadi keruwetan dalam aplikasi Cortex di Dirjen Pajak dan belum bisa selesai hingga saat ini, diduga keras dugaan ada “calo” atau pihak nakal yang memanfaatkan interface tambahan telah memicu tuduhan korupsi dari berbagai pihak terkait proyek bernilai Rp1,3-1,39 triliun tersebut.
Ia mengakui Coretax “salah desain” dan menemukan vendor yang dihentikan, karena lambat tapi dimasukkan kembali secara diam-diam, serta lapisan aplikasi tambahan yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk perusahaan besar. Pernyataan ini disampaikan sekitar Maret 2026, memicu desakan evaluasi mendalam.
Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) melaporkan dugaan korupsi proyek Coretax ke KPK sejak 23 Januari 2024, menyoroti proses pengadaan, teknologi COTS, dan ketidaksesuaian kebutuhan. IWPI mendesak KPK tetapkan tersangka atas pengeluaran Rp1,3 triliun yang berpotensi rugikan negara.
KPK belum umumkan perkembangan laporan IWPI hingga April 2026. PKS dan pengamat mendukung penuh penyelidikan Purbaya, sementara MAKI juga mendesak KPK usut proses pengadaan dan vendor asing.
Kronologi
- Awal Perencanaan
Proyek Coretax, Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dirancang sejak 2018 oleh Kementerian Keuangan untuk modernisasi DJP, menggantikan SIDJP dengan teknologi COTS dari vendor konsorsium LG CNS Qualysoft via tender dua tahap yang ditetapkan KMK 549/2020. - Tender dan Pembangunan
Pemenang tender diumumkan 2020 dengan anggaran Rp1,3-1,39 triliun; PT PwC ditunjuk agen pengadaan. Implementasi awal ditarget Juli 2024, mundur ke Desember 2024 setelah uji coba, dengan PMK 81/2024 diterbitkan Sri Mulyani. - Peluncuran dan Masalah Awal
Presiden Prabowo luncurkan Coretax 31 Desember 2024 untuk operasional 1 Januari 2025; langsung panen keluhan wajib pajak soal gangguan teknis, kecepatan lambat, dan kegagalan akses. - Laporan Dugaan Korupsi
IWPI laporkan Dirjen Pajak ke KPK 23 Januari 2025 atas dugaan penyimpangan pengadaan dan penyelewengan anggaran Rp1,3 triliun. - Intervensi Menteri Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (pasca-inaugurasi Prabowo) turun tangan akhir 2025-awal 2026: perpanjang deadline, kritik desain salah, programmer “lulusan SMA”, vendor lambat dimasukkan diam-diam, dan dugaan “calo” via interface tambahan untuk perusahaan besar. - Perkembangan Terkini (April 2026)
Dirjen Pajak target serah terima full 15 Desember 2025 setelah uji 20 ribu karyawan; IWPI/MAKI desak KPK tetapkan tersangka Maret 2026 atas rugi negara. Kemenkeu rencana bersih-bersih sistem, KPK belum umumkan status laporan. **
