Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Headline

LP2K: MBG Sebenarnya Tak Gratis, Jadi Ada Sejumlah Konsekuensi

badge-check

LP2K: MBG Sebenarnya Tak Gratis, Jadi  Ada Sejumlah Konsekuensi Perbesar

Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga

KREDONEWS.COM, SURABAYA- Ketua Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Abdun Mufid, menyoroti rendahnya perhatian pemerintah terhadap penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, siswa penerima MBG seharusnya dipandang sebagai konsumen yang memiliki hak atas keselamatan dan keamanan produk yang dikonsumsi.

Mufid menekankan bahwa program MBG sejatinya tidak benar-benar gratis. “Penerima MBG adalah konsumen ya. Jadi, mengapa disebut konsumen walaupun itu disebut makanan bergizi gratis, tetapi sebenarnya tidak gratis gitu kan. Itu hanya dibayari oleh pemerintah kan begitu,” ujarnya, dikutip dari Kompas, Sabtu (11/10/2025).

Ia menjelaskan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menegaskan bahwa hak atas keselamatan dan keamanan produk merupakan hal mendasar yang wajib dijamin.

“Sehingga itu mestinya jadi patokan utama bagi semua pihak baik pemerintah maupun BPN ataupun SPPG-nya bahwa keselamatan dan keamanan konsumen adalah di atas segala-galanya,” imbuhnya.

Mufid menilai perhatian terhadap aspek keselamatan konsumen masih sangat rendah, baik dari pemerintah maupun pihak penyelenggara program.

Padahal, dana MBG cukup besar dan seharusnya memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Secara moril ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap hak konsumen terkait keselamatan dan keamanan itu masih sangat rendah baik dari pemerintah maupun dari penyelenggara MBG itu sendiri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menutupi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program. Menurutnya, keterbukaan sangat penting untuk evaluasi dan perbaikan ke depan.

“Jadi, sangat tidak dibenarkan kalau kemudian ada upaya-upaya untuk menutup-nutupi, upaya-upaya untuk bahkan mungkin misalnya menekan supaya kelihatan baik-baik saja. Itu suatu hal yang sangat prihatinkan di tengah era kebebasan berekspresi,” kata Mufid.

Ia menegaskan, pemerintah perlu fokus pada perbaikan sistem keamanan pangan agar pelaksanaan MBG benar-benar aman dan bermanfaat bagi penerima.***

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

KPJ Perdana Kelantan Bangun Gedung Baru 13 Lantai, Siap Menyambut Ledakan Pasien

28 Agu 2026 - 19:56 WIB

KPJ Perdana Kelantan Bangun Gedung Baru 13 Lantai, Siap Menyambut Ledakan Pasien

KPJ Damansara Specialist Hospital 2, Rumah Sakit Layaknya Hotel

18 Agu 2026 - 07:39 WIB

KPJ Damansara Specialist Hospital 2, Rumah Sakit Layaknya Hotel

Perlawanan/ Eksepsi atas Dugaan Penipuan Rp5 Miliar, Tuding Dakwaan Jaksa Kabur dan Minta Hakim Bebaskan Terdakwa

6 Jul 2026 - 22:43 WIB

Perlawanan/ Eksepsi atas Dugaan Penipuan Rp5 Miliar, Tuding Dakwaan Jaksa Kabur dan Minta Hakim Bebaskan Terdakwa

Dr. Wong Chung Chek, The Most Wanted Doctor, Ahli Bedah Tulang Belakang Terkemuka di Asia-Pasifik

1 Jul 2026 - 13:55 WIB

Dr. Wong Chung Chek, The Most Wanted Doctor, Ahli Bedah Tulang Belakang Terkemuka di Asia-Pasifik

Dr. Lee Woo Guan, Ahli Bedah Ortopedi Bertangan Dewa

29 Jun 2026 - 16:19 WIB

Dr. Lee Woo Guan, Ahli Bedah Ortopedi Bertangan Dewa

Dr Lee Woo Guan: Robot dan Kecanggihan Teknologi Hanya Membantu, Peran Dokter Tetap Nomor Satu

28 Jun 2026 - 12:29 WIB

Dr Lee Woo Guan: Robot dan Kecanggihan Teknologi Hanya Membantu, Peran Dokter Tetap Nomor Satu

Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur, Polresta Sidoarjo Diancam Didemo

9 Jun 2026 - 19:00 WIB

Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur, Polresta Sidoarjo Diancam Didemo

Kuasa Hukum Dua Rekanan Kirim Surat ke Perumda Delta Tirta Harus Bayar Tagihan Rp 1,4 Miliar Sesuai Perintah Hakim Kasasi MA

6 Jun 2026 - 18:56 WIB

Kuasa Hukum Dua Rekanan Kirim Surat ke Perumda Delta Tirta Harus Bayar Tagihan Rp 1,4 Miliar Sesuai Perintah Hakim Kasasi MA

Ketika Rumah Kebudayaan Menjadi Arena Perebutan Panggung

11 Mei 2026 - 18:17 WIB

Ketika Rumah Kebudayaan Menjadi Arena Perebutan Panggung
Trending di Headline