Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan sejumlah teknologi unggulan sebagai solusi konkret untuk melindungi Pesisir Utara Jawa (Pantura) dari ancaman banjir rob yang kian meningkat. Terdapat lima teknologi yang saat ini sudah berkembang dan dikembangkan oleh BRIN.
Kepala BRIN Arif Satria memaparkan teknologi tersebut mencakup tanggul tegak modular multifungsi dan blok modular beton yang dirancang sebagai pelindung pantai sekaligus memiliki nilai tambah. Seperti penangkap energi gelombang dan jalur transportasi.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu, Senin (4/5/2026) lalu. Menurutnya, penguasaan teknologi oleh anak bangsa dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan rob di Pantura sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional.
Selain itu, BRIN mengembangkan unit lapis lindung breakwater dengan sistem saling mengunci otomatis yang dinilai lebih stabil dan efisien. Unit lapis lindung ini sudah diterapkan di 11 daerah, terakhir pada 2025 dikembangkan di Nusa Penida, setelah sebelumnya dikembangkan di Pacitan, Sanur, Tuban, dan Nias.
“Jadi ini adalah bentuk teknologi yang saya kira sangat penting karena memiliki stabilitas tinggi, lebih ekonomis dan juga produksinya lebih sederhana,” terang Arif.
Lebih lanjut, BRIN juga menghadirkan platform arus laut yang memungkinkan tanggul dan dermaga berfungsi sebagai pembangkit energi mandiri.
“Kita membangun tanggul sekaligus pada saat yang sama kita memanen energi arus,” ujar Arif.
Pendekatan lain yang dikembangkan adalah hybrid eco-engineering. Ia menjelaskan, pendekatan ini merupakan kombinasi rekayasa teknis dan solusi berbasis alam untuk memperkuat perlindungan pesisir sekaligus memulihkan ekosistem.
“Kombinasi ini bisa mereduksi gelombang, menangkap sedimen, dan pemulihan mangrove,” ujar Arif.
Arif menegaskan teknologi yang dikembangkan BRIN siap diimplementasikan dan didukung tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) disebut melebihi 70%.
Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta rencana induk (master plan) perlindungan Pantai Utara atau Pantura Jawa untuk segera disusun. Didit mengatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga terkait, universitas dan para tenaga ahli terkait penyusunan rencana induk tersebut.
Dalam rapat ini, dilaksanakan juga penandatanganan MoU antara BOPPJ, Kemdiktisaintek, dan BRIN terkait sinergi tugas dan fungsi untuk mendukung pengelolaan Pantai Utara Jawa berbasis pendidikan tinggi, riset, dan inovasi.
“Untuk teknologi kami dibantu oleh BRIN. Dengan teman-teman dari BRIN, sudah kita bicarakan lebih dari 6 bulan, bagaimana teknologi yang digunakan. Ada yang digunakan dari Indonesia sendiri, dari dalam, maupun ada yang dari luar,” kata Didit.
Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi pentingnya pendekatan terintegrasi dalam penanganan Pantura. Baik melalui pembangunan infrastruktur yang adaptif maupun langkah mitigasi berbasis lingkungan.
“Kawasan Pantura menghadapi ancaman serius akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut. Dua faktor ini menjadi ancaman nyata yang harus segera ditangani melalui langkah konkret dan terukur,” tutur AHY.
Belum lagi, kawasan Pantura Jawa memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, yakni menyumbang sekitar 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Maka demikian, perlindungan kawasan pesisir Giant Sea Wall bersifat mendesak.
“Mengingat terdapat sekitar 55 juta penduduk tinggal di 20 kabupaten dan lima kota di wilayah pantura Jawa. Sementara itu, sekitar 26 persen masyarakat tinggal di kawasan pesisir. Oleh karena itu, ini adalah urgensi yang kami harapkan mendorong dan menggerakkan semua,” tukas AHY.
