Menu

Mode Gelap
BPS Catat Harga Daging Sapi Nasional Sudah di Atas HAP Wamentan Sudaryono: 2,3 Juta Hewan Kurban Dipotong, Stok Aman & Bebas Penyakit Idul Adha Dorong Lonjakan Harga Pangan Nasional Sertipikat Jombang Menuju Kabupaten Bersih, Masuk 16 Terbaik Nasional IPP Mencapai 4,69, Jombang Raih Predikat Terbaik Jawa Timur dan Peringkat III Nasional Bongkar dan Bersihkan Ratoon, Areal Tebu 10.787 Ha Jombang Menuju Swasembada Gula 2028

Nasional

Anggaran Hampir Rp 7 T, Purbaya Kecewa Data DTSEN Morat-marit

badge-check


					Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: ig@purbayamedia Perbesar

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: ig@purbayamedia

Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya

KREDONEWS.COM, JAKARTA-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kecewa dengan kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat alias morat-marit tak akurat.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya merespons keluhan banyaknya warga yang masuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi atau Desil 9 dan 10, meski kondisi ekonominya dinilai tidak mencerminkan kategori tersebut.

“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya,” ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Rabu (26/8/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk DTSEN dan sensus ekonomi yang berkaitan dengan pendataan masyarakat dengan anggaran mencapai hampir Rp 7 triliun.

“Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun, Rp 7 triliun lebih sedikit,” ujar Purbaya

Baca Juga: Destry Tegaskan Independensi BI Tak Akan Terkikis oleh Sinergi dengan Pemerintah

Menurut Purbaya, pemerintah juga telah memenuhi permintaan tambahan anggaran dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun. Tambahan anggaran tersebut diberikan untuk memastikan kualitas DTSEN dapat diperbaiki.

Dengan dukungan anggaran tersebut, Purbaya berharap kualitas DTSEN pada tahun depan akan lebih baik dan lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” katanya.

Perbaikan DTSEN menjadi semakin penting karena pemerintah mulai menggunakan data berdasarkan desil sebagai salah satu dasar dalam penerapan kebijakan subsidi.

Salah satunya adalah rencana pembatasan penyaluran Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam Desil 9 dan 10. Artinya, jika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat yang seharusnya masih membutuhkan subsidi berpotensi ikut terdampak pembatasan tersebut.

Purbaya mengatakan pemerintah saat ini masih menyiapkan sistem untuk memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan menggunakan data yang lebih akurat.

“Nanti kita lihat dinamika ekonominya dan masyarakat ya. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” ujar Purbaya.

Baca Juga: Destry Damayanti Janji Perkuat Keamanan QRIS Jika Terpilih Jadi Gubernur BI

Di sisi lain, Purbaya memastikan pemerintah masih membuka ruang untuk menangani masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data sembari menunggu pembaruan data DTSEN.

“Kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, berapa orang… kalau ada masalah ya kita, let’s say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita akan handle case by case,” jelas Purbaya.***

Perbaikan data diharapkan dapat membuat penyaluran subsidi maupun bantuan sosial lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru kehilangan akses terhadap bantuan atau subsidi.***

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Cadangan Beras 5,1 Juta Ton, Aman Hadapi El Nino

26 Agustus 2026 - 18:59 WIB

43.805 Warga RI Kena PHK, Buruh dan Pengusaha Ungkap Hal Tak Terduga

25 Agustus 2026 - 17:52 WIB

Harga Emas Pegadaian Kompak Naik, Antam Tembus Rp2.810.000 per Gram

25 Agustus 2026 - 17:13 WIB

GIIAS Surabaya 2026 Siap Digelar, Ini Daftar Pesertanya

24 Agustus 2026 - 19:23 WIB

Investasi Jatim Semester I/2026 Tembus Rp72,7 Triliun, Hong Kong Rajai PMA

24 Agustus 2026 - 19:13 WIB

BPOM Atur Kemasan Pangan, Pengusaha Wajib Pastikan Plastik Aman

24 Agustus 2026 - 19:03 WIB

YLKI Peringatkan Potensi Kerugian Konsumen Akibat Rencana Pembatasan Pertalite

23 Agustus 2026 - 19:08 WIB

Temuan Uang Palsu di BSD Rp36 M: Kasat Mata Mirip Rupiah Asli

23 Agustus 2026 - 18:54 WIB

Balik Nama Kendaraan Bekas di Jatim  Bebas Bea

21 Agustus 2026 - 19:07 WIB

Trending di Nasional