Penulis: Wibisono | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, SIDOARJO-Sekitar 400 sopir angkutan kota (angkot) atau lyn asal Sidoarjo yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (22/7/2026).
Mereka mendesak agar Pemprov Jatim segera menonaktifkan operasional Halte Medaeng, Kecamatan Waru, Sidoarjo, yang diperuntukkan bagi moda transportasi publik Trans Jatim Koridor I dan Koridor V.
Halte Medaeng saat ini melayani penumpang dari tiga koridor Bus Trans Jatim, yakni Koridor I (Sidoarjo–Surabaya–Gresik), Koridor II (Surabaya–Mojokerto), dan Koridor V (Surabaya–Bangkalan).
Ketua DPD SSI Jawa Timur Siswoyo mengungkapkan keberadaan Halte Medaeng sebagai titik transit Trans Jatim justru membuat pendapatan para sopir merosot drastis selama beberapa bulan terakhir.
“Kami dalam rangka memperjuangkan aspirasi dari teman-teman khususnya di Sidoarjo, terkhusus lagi jalur yang terdampak dengan adanya halte Trans Jatim yang ada di Medaeng, di mana halte tersebut digunakan sebagai transit Trans Jatim, sehingga penumpang yang biasanya didapat oleh teman-teman (sopir angkot) berkurang secara drastis,” ungkap Siswoyo, Rabu (22/7/2026).
Ia memaparkan selama tiga bulan terakhir, penghasilan dari ratusan sopir angkot asal Sidoarjo tersebut secara konsisten mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena penumpang beralih menggunakan Bus Trans Jatim saat naik maupun turun di Halte Medaeng.
Siswoyo menilai kebijakan Pemprov Jatim yang mengizinkan Bus Trans Jatim Koridor I dan Koridor V menaikkan ataupun menurunkan penumpang di Halte Medaeng menyalahi kesepakatan awal, di mana hanya Koridor II yang diperbolehkan.
“Sudah ada kesepakatan dahulu bahwa di Halte Medaeng tidak boleh menurunkan atau menaikkan penumpang [Trans Jatim] dari transit Koridor I dan V. Sekarang, pendapatan teman-teman turun 70-80%. Bayangkan saja penghasilan biasa Rp70 ribu, sekarang bisa Rp10 ribu-Rp20 ribu. Setiap hari teman-teman sopir pulang ke rumah hanya membawa cek-cok, bertengkar dengan sesama sopir di jalan, bertengkar dengan anak-istri di rumah karena setoran yang tidak cukup,” ujarnya.
Oleh sebab itu, SSI Jatim berharap pemerintah dapat bertindak arif serta memahami nasib dari ratusan sopir angkot yang keberadaannya kian tersisihkan tersebut imbas operasional Bus Trans Jatim.
Menurut dia, penonaktifan Halte Medaeng bagi Trans Jatim merupakan solusi terbaik bagi mereka. Selain itu, DPD SSI Jatim juga memandang realisasi kebijakan tersebut nantinya dapat menghidupkan kembali halte angkot yang terdapat di Terminal Purabaya, Bungurasih yang kian sepi dewasa ini.
“Tuntutan kami hanya transit Halte Medaeng itu dikhususkan untuk Trans Jatim Koridor II saja bukan Koridor I, bukan untuk Koridor IV. Kalau memungkinkan, langsung dimasukkan saja ke Bungurasih (Terminal Purabaya) karena Bungurasih sekarang kondisinya kayak kuburan. Sepi banget, tapi kalau tidak transit di Medaeng, langsung masuk, saya yakin aktivitas di Bungurasih akan melonjak,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Cito Eko Yuly Saputro menyatakan pihaknya belum dapat mengambil keputusan untuk mengakomodir tuntutan para sopir angkot tersebut.
Menurut dia, keberadaan Halte Medaeng sangat vital bagi operasional Bus Trans Jatim. Cito mengungkapkan per harinya tercatat sekitar 1.000 penumpang yang berasal dari wilayah-wilayah di kawasan aglomerasi Surabaya Raya memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Maka tadi hasil rapat ini adalah belum final terkait itu dihapus atau tidak. Halte Medaeng itu sangat vital, per harinya itu bisa hampir 1.000 penumpang, sangat tinggi. Apabila itu dimatikan, banyak load factor pasti turun, dan banyak masyarakat yang tidak dapat terakomodir di situ,” ujarnya.
Cito menjelaskan pihaknya akan berusaha untuk mencarikan solusi terbaik dari berbagai tuntutan yang disuarakan oleh para sopir angkot tersebut. Dishub Provinsi Jatim juga memiliki rencana integrasi transportasi eksisting angkot atau lyn tersebut sebagai sebagai feeder (pengumpan) Bus Trans Jatim dan angkutan pelajar, mengadopsi skema berjalan di Kota Malang.
Namun, Cito menyebut wacana tersebut masih harus dibahas dan dikaji secara lebih mendetil oleh pihaknya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo selaku pemangku kebijakan utama.***
“Makanya kalau feeder itu ranahnya Kabupaten Sidoarjo. Ini masalahnya kayak Malang, di mana itu ada penolakan tapi teman-teman Pemkot Malang menyediakan untuk angkutan pelajar atau feeder-nya Trans Jatim. Nah, itu pun nanti kami akan bicarakan bersama Dishub Sidoarjo. Tuntutannya seperti ini untuk stimulus teman-teman angkot existing yang ada,” jelasnya.***
