Penulis: Arief H. Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JOMBANG — Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, PMII, dan organisasi kemahasiswaan lain menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Jombang.
Aksi, Kamis, 22 Oktober 2026, digelar untuk menyuarakan keprihatinan atas maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, beserta tuntutan terkait program nasional dan kinerja pejabat terkait.
Dalam orasi yang disampaikan, koordinator lapangan aksi, Fajar Pratama, menyampaikan pernyataan:
“Kami meminta agar Program Strategis Nasional (PSN) dikaji ulang, dikembalikan ke ruhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”
“Kami juga mendesak pertanggungjawaban Menteri Kehutanan atas penanganan karhutla yang belum maksimal; jika tidak mampu menjalankan tugas, sebaiknya beliau mundur dari jabatan.”
Para mahasiswa juga mendesak pemerintah menangani bencana asap secara serius, terkoordinasi, dan transparan.
Saat aksi berlangsung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang Doni Angun menemui perwakilan massa untuk menerima aspirasi.
Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu lingkungan nasional tersebut.
“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan rekan‑rekan mahasiswa. Surat pernyataan tuntutan ini akan kami terima dan kami sampaikan ke tingkat pemerintah pusat,” ujar Doni Angun dalam pertemuan singkat di halaman kantor dewan.
Wakil Ketua DPRD juga menjelaskan bahwa pihak dewan akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memantau perkembangan penanganan karhutla serta evaluasi program PSN.
Ia mengajak semua pihak untuk terus bersolidaritas dengan warga yang terdampak kabut asap di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan daerah lain.
Perwakilan mahasiswa menyatakan puas aspirasi mereka telah diterima oleh jajaran DPRD Jombang.
“Kami berharap surat ini tidak hanya diterima saja, tetapi benar‑benar ditindaklanjuti dengan jawaban nyata dari pemerintah pusat,” ujar Fajar Pratama.
Aksi demonstrasi berakhir secara tertib tanpa gangguan keamanan. Hingga siang hari ini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Kehutanan terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa Jombang.**
