Kredonews.Com- Terdapat perdebatan mengenai apakah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kecenderungan militeristik. Beberapa pengamat melihat indikasi ke arah itu, sementara pihak lain menepisnya.
Indikasi Potensi Militeristik
1. Dominasi Militer dalam Kabinet
Prabowo menunjuk sejumlah figur berlatar belakang TNI/Polri untuk mengisi posisi strategis, baik sebagai menteri, wakil menteri, kepala badan, maupun penasihat presiden.
Beberapa nama di antaranya:
Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, dan Dudung Abdurachman – Penasihat Khusus Presiden
Mayor Inf. (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Menko Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan
Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin – Menteri Pertahanan
Lettu Inf. (Purn) Sugiono – Menteri Luar Negeri
Letkol (Purn) M. Iftitah Sulaiman – Menteri Transmigrasi
Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya – Dirut Bulog & Komandan Jenderal Akademi TNI
Selain itu, purnawirawan Polri seperti Budi Gunawan dan Tito Karnavian juga menduduki jabatan strategis.
2. Pembekalan Kabinet di Akademi Militer
Prabowo memilih Akademi Militer (Akmil) sebagai lokasi pembekalan bagi para menteri dan wakil menteri. Pakar semiotika ITB, Acep Iwan Saidi, menilai bahwa keputusan ini mencerminkan pendekatan militeristik.
3. Pengerahan Militer dalam Urusan Negara
Prabowo melibatkan TNI dalam berbagai program, seperti:
– Pengelolaan lumbung pangan
– Penertiban kawasan hutan
– Program makan bergizi gratis
– Penyelenggaraan ibadah haji
Sanggahan Prabowo Terhadap Tuduhan Militeristik
1. Tidak Lagi Berada di Militer
Prabowo menepis tuduhan bahwa ia menerapkan gaya kepemimpinan militeristik.
“Saya sudah keluar dari militer lebih dari 25 tahun. Jadi anggapan itu tidak relevan,” ujar Prabowo, dikutip dari Suara.com.
2. Disiplin, Bukan Militeristik
Prabowo menegaskan bahwa pembekalan di Akmil bertujuan menanamkan disiplin dan loyalitas terhadap bangsa, bukan untuk membentuk kabinet yang bersifat militeristik.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo tidak lepas dari latar belakangnya sebagai mantan prajurit yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk negara.
“Itulah yang ingin ditularkan kepada para anggota kabinet,” kata Dedek, dikutip dari Tribun.
Terlepas dari ada niat militerisasi atau tidak berikut ini Dampak Positif dan Negatif Militerisme dalam Pemerintahan:
Positif:
– Keamanan & Stabilitas – Menjaga ketertiban di tengah situasi politik yang tidak stabil.
– Efisiensi & Ketegasan – Keputusan cepat tanpa birokrasi panjang; distribusi logistik lebih efektif.
– Patriotisme & Nasionalisme – Fokus pada kepentingan negara dan semangat pengabdian.
Negatif:
– Otoritarianisme – Potensi pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan sipil.
– Kurangnya Akuntabilitas – Pemerintahan cenderung kurang transparan dan minim pengawasan.
– Ekonomi & Inovasi Terhambat – Fokus pada kontrol dapat menghambat investasi dan kebijakan ekonomi.
Terlepas dari pro dan kontra, kebijakan Prabowo akan terus diawasi untuk melihat apakah benar-benar mengarah ke militerisme atau hanya sekadar strategi kepemimpinan.***
