Penulis Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menilai rencana kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu pekan usai Idulfitri 2026 hanya dapat menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 3,8%.
Perhitungan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan klaim pemerintah, yang menyatakan kebijakan tersebut bakal menghemat konsumsi BBM nasional mencapai 20%.
Adapun, rerata konsumsi BBM nasional di Indonesia adalah sekitar 1,5—1,6 juta barel per hari (bph) atau setara dengan 227.000—232.000 kiloliter (kl) per hari.
Presiden KSPN Ristadi mejelaskan jumlah ASN di Indonesia tercatat sekitar 5,58 juta atau hanya kurang lebih 3,8% dari total penduduk bekerja sekitar 146 juta penduduk.
Dengan demikian, jika dihitung secara sederhana, kebijakan WFH khusus ASN bakal menghemat konsumsi BBM sekitar 3,8% dalam satu pekan.
Bahkan, lanjut Ristadi, jika kebijakan tersebut hanya diberlakukan selama satu hari seperti rencana awal pemerintah, penghematan konsumsi BBM hanya bisa mencapai 0,7%.
“Artinya apa? Hitungan kasar konsumsi BBM ASN dibandingkan dengan penduduk bekerja, ya sekitar 3,8%-nya saja. Hitungan kasar ini pun jika ASN full seminggu WFH. Namun, jika cuma sehari [WFH], maka jatuhnya sekitar 0,76% saja efesiensinya,” kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).
Ristadi mengungkapkan konsumsi BBM terbesar justru berasal dari aktivitas induk produksi perusahaan dan pendukungnya, bukan dari mobilitas pekerja.
“Maka, hitungan kasar pada poin di atas akan lebih kecil lagi, akan di bawah 0,76% efesiensi konsumsi BBM secara nasional,” kata Ristadi.
Berpotensi Kontraproduktif
Lebih lanjut, Ristadi mengakui kebijakan WFH dapat dilakukan untuk ASN, sebab banyak pekerjaan yang dilakukan bersifat administratif dan terkoneksi dengan sistem digital sehingga bisa dikerjakan di rumah.
Sementara itu, bagi sektor swasta, Ristadi memprediksi kebijakan tersebut bakal menyulitkan karena mayoritas pekerjaan sulit dilakukan oleh para pekerja secara mandiri di rumah.
“Hal ini akan lebih sulit dan lebih rigid dan menajemen bisa kebingungan mengeksekusi WFH pekerja swasta, bisa-bisa terjadi penurunan produktivitas kerja jika dipaksakan,” ungkap dia.
Selain itu, Ristadi juga mengingatkan potensi ASN yang tetap melakukan mobilitas ketika kebijakan WFH dilakukan. Dengan begitu, konsumsi BBM berpotensi tetap dalam besaran normal meskipun ada kebijakan WFH.
“Dengan demikian, tidak akan efektif program WFH ASN dan himbauan swasta dengan tujuan penghematan BBM, malah akan muncul masalah baru, yaitu potensi penurunan produktifitas,” ujar dia.
Ristadi turut mengungkapkan sejumlah saran yang bisa dilakukan pemerintah jika ingin menerapkan kebijakan penghematan BBM.
Pertama, seluruh pejabat dan ASN yang memiliki jarak perjalanan ke kantor cukup dekat dapat diwajibkan menggunakan kendaraan dengan bahan bakar non-BBM.
Kedua, bagi pejabat dan ASN yang harus menempuh perjalanan cukup jauh ke kantor maka dapat diwajibkan untuk menggunakan kendaraan umum hingga kendaraan bermotor dengan konsumsi BBM rendah seperti sepeda motor.
“Hal ini pun bisa diberlakukan di sektor swasta. Ini lebih realible daripada memindahkan pekerjaan ke rumah, sehingga potensi penurunan produktivitas bisa dihindari,” tegas dia.
Ketiga, Ristadi juga menyarankan pemerintah untuk mempercepat pengembangan kendaraan dengan teknologi yang dapat menghemat BBM.
Sekadar informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim pemberlakuan WFH bagi ASN dapat menghemat penggunaan BBM hingga 20%.
Menurut Purbaya, kebijakan tersebut hanya akan dilakukan di pekan usai lebaran saja, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang tak bisa dilakukan secara daring.
“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung. Mereka hitung kalau kasar lah sehari, lupa saya. Akan tetapi, seperlimanya kira-kira 20% saya bilang,” kata Purbaya kepada awak media, Sabtu (21/3/2026).
“Jadi saya pikir kalau Jumat, Sabtu, Jumat kan ditambah, Sabtu—Jumat aja tiga hari tuh lumayan tuh. Banyak aktivitas di rumah dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit,” lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah juga menetapkan kebijakan kerja fleksibel bagi ASN selama periode Lebaran. Kebijakan ini dikenal dengan istilah work from anywhere atau WFA.
Kebijakan tersebut memungkinkan pegawai pemerintah melaksanakan tugas kedinasan dari lokasi selain kantor. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi ASN tanpa mengurangi tanggung jawab pekerjaan.
Pengaturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2/2026. Surat edaran tersebut mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN selama masa libur Nyepi dan Idulfitri.
Dalam kebijakan tersebut, periode kerja fleksibel dibagi menjadi dua tahap utama. Tahap pertama berlangsung sebelum periode libur Lebaran, sementara tahap kedua berlangsung setelah masa cuti bersama berakhir.
Usai lebaran, ASN diberikan fleksibilitas bekerja dari mana saja pada 25 hingga 27 Maret 2026.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih mengkaji wacana kebijakan bekerja dari rumah untuk karyawan swasta.
Menurutnya, kebijakan WFH belum tentu berlaku untuk semua pihak. Dia menegaskan jika kebijakan kerja dari rumah tersebut berpotensi hanya diterapkan untuk kantor pemerintahan, bukan untuk sektor-sektor yang tidak memungkinkan.
Adapun, berdasarkan data Kementerian ESDM kebutuhan bensin nasional pada tahun ini diprediksi sebesar 38,1 juta kiloliter (kl). Setelah itu pada 2027, kebutuhan bensin nasional diproyeksikan mencapai 38,9 juta kl.
Kemudian, pada 2028 kebutuhan bensin nasional diperkirakan meningkat jadi 39,9 juta kl. Lalu, pada 2029, kebutuhan bensin nasional diperkirakan mencapai 40,8 juta kl. Sementara itu, pada 2030, kebutuhan bensin nasional diperkirakan mencapai 42,1 juta kl.***
