Penulis: Mulawarman | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, KALTENG- Semakin tegas dan terukur kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar, kembali melakukan penertiban dan menguasai kembali lahan tambang ilegal seluas 1.699 hektare milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
Satgas PKH Halilintar secara resmi terjun menutup dan menguasai kembali lahan tambang ilegal PT AKT pada 22 Januari 2026 di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Satgas menutup dan menguasai kembali lahan tambang ilegal PT AKT pada 22 Januari 2026 di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
Rombongan tiba dari Jakarta menggunakan pesawat TNI AU ke Palangka Raya pagi itu, lalu lanjut dengan helikopter ke lokasi untuk pemasangan plang penguasaan negara.
Kunjungan dipimpin Kasum TNI Letjen Richard Taruli H. Tampubolon dan Jampidsus Febrie Adriansyah, dengan 50 personel dari berbagai instansi seperti Kejaksaan, TNI, Polri, dan ESDM.
Satgas temukan aktivitas tambang aktif hingga 15 Desember 2025, meski izin PKP2B dicabut sejak 2017; lahan langsung disita dan dijatuhi denda Rp4,2 triliun.
Lokasi diamankan 65 personel TNI dari Yon TP 883 dan Kodim 1013/Muara Teweh untuk cegah gangguan selama proses hukum.
-
Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon: Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Satgas PKH dan Kepala Staf Umum TNI, hadir dalam penguasaan lahan.
- Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menjabat sebagai Komandan Satgas PKH Halilintar.\
-
Komjen Pol Syahardiantono: Wakil Ketua Pelaksana Tugas I (Kabareskrim Polri).
-
Muhammad Yusuf Ateh: Kepala BPKP, turut mendampingi eksekusi.
- Personel pengaman: 65 prajurit dari Yon TP 883 dan Kodim 1013/Muara Teweh.
Satgas PKH menemukan aktivitas penambangan ilegal hingga Desember 2025 di kawasan hutan lindung, termasuk pelanggaran perizinan fundamental.
Perusahaan tetap beroperasi meski Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dicabut via Keputusan Menteri ESDM 2017.
Potensi denda mencapai Rp4,2 triliun, dihitung Rp354 juta per hektare dari 1.699 Ha. Pengawasan aset mencakup 130+ unit alat berat seperti excavator dan dump truck; kemungkinan tindak pidana sedang dievaluasi.
Lokasi diamankan 65 personel gabungan Yon TP 883 dan Kodim 1013/Muara Teweh untuk situasi kondusif selama proses hukum. Langkah ini bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tertibkan kawasan hutan dan tambang ilegal.
Siapa Pemilknya
Berdasarkan runutan akte dan sejarah pemilik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) adalah Samin Tan. Ia dikenal sebagai konglomerat tambang batubara, dengan AKT sebagai anak usaha PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN atau BLEM) yang pernah diakuisisi olehnya.
PT AKT awalnya bernama PT Swabara Guna sebelum diakuisisi dan berganti nama pada 1998; Samin Tan terkait erat sejak proses akuisisi BORN mulai 2007 hingga 2009. Perusahaan ini beroperasi di Kalimantan Tengah hingga PKP2B dicabut pada 2017 akibat pelanggaran perizinan.
Samin Tan pernah terseret kasus suap Rp5 miliar ke anggota DPR terkait bantuan untuk AKT, tapi divonis bebas oleh PN Jakarta Pusat pada 2021.
Ia juga terlibat sengketa utang dan pengalihan saham AKT ke bank asing, yang berkontribusi pada terminasi izin operasional.
Satgas PKH Halilintar mengamankan lahan tambang ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) seluas 1.699 hektare di Murung Raya, Kalimantan Tengah, setelah aktivitas ilegal berlanjut pasca-pencabutan izin pada 2017.
Kronologi Lengkap
-
1998: PT AKT berganti nama dari PT Swabara Guna setelah akuisisi, di bawah Samin Tan via PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN).
-
2007-2009: BORN mengakuisisi saham AKT; perusahaan beroperasi dengan PKP2B di Kalimantan Tengah.
-
2016: AKT jalani PKPU; homologasi perdamaian disetujui, tapi kreditur seperti Standard Chartered Bank kasasi.
-
Oktober 2017: Menteri ESDM Ignasius Jonan cabut PKP2B AKT karena dijadikan jaminan utang tanpa izin, perintahkan likuidasi; wilayah 21.630 Ha dikembalikan ke negara.
-
2017-2025: AKT tetap tambang ilegal tanpa RKAB; kasasi MA tolak kreditur, tapi operasi lanjut secara sembunyi.
-
15 Desember 2025: Satgas PKH temukan aktivitas tambang aktif di 1.699 Ha kawasan hutan lindung.
-
21-22 Januari 2026: Satgas PKH kuasai lahan, sita 130+ alat berat; 65 personel TNI amankan lokasi.
-
Saat ini: Potensi denda Rp4,2 triliun (Rp354 juta/Ha); evaluasi tindak pidana berlangsung. **
