Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.OM, ACEH TAMIANG– Ridho Rahmadi, pakar AI dan Ketua Umum Partai Umat, mengungkap temuan lahan sawit seluas 35.188 hektare di wilayah hulu Aceh Tamiang melalui analisis citra satelit berbasis AI. Luas ini setara 18% dari total wilayah Aceh Tamiang atau 11 kali luas Kota Yogyakarta.
Ridho Rahmadi mengungkap hasil penelitian lahan sawit 35 ribu hektare di hulu Aceh Tamiang melalui video YouTube berjudul “RIDHO RAHMADI: THE UPSTREAM OF ACEH TAMIANG” yang diunggah pada 22 Desember 2025.
Artikel berita merujuk pada pemaparan Ridho yang dilihat dari akun YouTube-nya pada Senin, 29 Desember 2025. Temuan ini berdasarkan analisis citra satelit AI terkait banjir akhir November 2025 di Aceh Tamiang.
Sebagian lahan sawit berada di kawasan terlarang, termasuk 488 hektare di Taman Nasional Gunung Leuser dan 525 hektare di hutan lindung. Ridho mempertanyakan kepemilikan lahan ini, karena data resmi hanya mencatat 25.828 hektare sawit rakyat (dikelola 12.000 petani) dan 45.641 hektare korporasi (31 perusahaan).
Penanaman sawit di hulu diduga berkontribusi pada banjir parah di Aceh Tamiang, karena deforestasi mengganggu aliran air.
Ridho mendesak pemerintah jelaskan siapa pengelola lahan tersebut dan mengapa korporasi rata-rata kuasai 1.472 hektare—684 kali lipat lahan petani biasa. Total lahan sawit di Aceh Tamiang mencapai 84.000 hektare, dengan 13.000 hektare masih misterius.
Pemilik lahan sawit seluas 35 ribu hektare di hulu Aceh Tamiang belum teridentifikasi secara pasti berdasarkan temuan Ridho Rahmadi. Ridho mempertanyakan hal ini karena data resmi hanya mencatat 25.828 hektare milik petani rakyat (12.000 petani) dan 45.641 hektare milik 31 korporasi.
Status Identifikasi
Luas 35.188 hektare ini lebih besar dari kebun rakyat tapi lebih kecil dari total korporasi, dengan sebagian berada di kawasan terlarang seperti Taman Nasional Gunung Leuser (488 ha) dan hutan lindung (525 ha).
Total lahan sawit di Aceh Tamiang mencapai 84.000 hektare, termasuk 13.289 hektare misterius tanpa data pemilik.
Ridho mendesak pemerintah transparan soal siapa pengelola lahan hulu tersebut, karena diduga berkontribusi pada banjir akibat deforestasi. Belum ada konfirmasi resmi nama perusahaan atau individu pemilik spesifik lahan ini hingga saat ini. *a
