Penulis: Tanasyafira Libas Tirani | Editor: Hadi S Purwanto
KREDONEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, melainkan juga menjadi strategi terpadu untuk memberdayakan keluarga sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Namanya optimalisasi dari Sekolah Rakyat. Nanti anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan,” ujar Gus Ipul dalam wawancara dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di lobi Gedung Kementerian Sosial, Rabu (2/7/2025).
Bentuk pemberdayaan itu, lanjutnya, mencakup pelatihan keterampilan, penguatan usaha produktif, serta dukungan akses permodalan bagi para orangtua siswa. Pemerintah juga akan memberikan perhatian pada kondisi tempat tinggal mereka.
“Kalau tanahnya milik sendiri, kita bantu supaya rumahnya lebih layak huni. Kalau itu rumahnya orang lain, kita kerja sama dengan kabupaten kota untuk menyediakan lahan,” jelasnya.
Gus Ipul memaparkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi menyeluruh yang menyentuh banyak sisi kehidupan keluarga miskin, mulai dari pendidikan anak hingga kemandirian ekonomi orangtua.
Gus Ipul menegaskan bahwa semua intervensi ini akan berjalan bersamaan. Pendidikan anak, pemberdayaan orangtua, dan perbaikan kondisi rumah dilaksanakan secara terpadu agar dampaknya lebih terasa dan berkelanjutan.
Tak sekadar teori, saat ini dampak ekonomi dari program Sekolah Rakyat sudah mulai terlihat. Seluruh guru dan tenaga kependidikan direkrut dari wilayah sekolah berada, sehingga menyerap tenaga kerja.
“Guru-gurunya diusahakan dari kabupaten, kota tersebut. Jadi ya tentu membuka lapangan kerja,” ujar Gus Ipul.
Pembangunan dan renovasi sekolah pun menyerap banyak tenaga kerja lokal. “Saya lihat di satu titik itu ada 100 pekerja yang bekerja 24 jam secara bergantian. Kalau ada di 100 titik, sudah ribuan pekerja yang turut terlibat dalam renovasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini Gus Ipul juga mengajak masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan Sekolah Rakyat. Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan belajar agar aman dan nyaman bagi siswa.
“Jangan sampai terjadi perundungan di sekolah ini, kekerasan seksual di sekolah ini, dan jangan sampai ada gerakan intoleransi,” tegasnya.
Untuk mencegah potensi masalah tersebut, Kemensos menggandeng KPAI dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendukung upaya mitigasi risiko. Selain itu, teknologi pemantauan juga akan diperkuat.
“Kita juga akan menggunakan teknologi salah satunya, perbanyak CCTV, yang bisa mengawasai situasi dan kondisi secara menyeluruh,” ujarnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Anak-anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga tinggal di asrama, makan makanan bergizi, mengenakan seragam, dan mendapat fasilitas laptop. Sarana yang tersedia—mulai dari ruang kelas, kamar tidur, dapur, hingga laboratorium—dibangun sesuai standar nasional.
Kurikulumnya disusun secara sistematis dan menyeluruh. Dimulai dengan program persiapan fisik, mental, dan akademik berbasis talent mapping, lalu dilanjutkan dengan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan literasi.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi Juli 2025. Sebanyak 395 rombongan belajar akan tersebar di jenjang SD, SMP, dan SMA. Lokasi terbanyak berada di Pulau Jawa dengan 48 titik, diikuti Sumatra 22 titik, Sulawesi 15 titik, Bali dan Nusa Tenggara 4 titik, Kalimantan 4 titik, Maluku 4 titik, dan Papua 3 titik.
Selain 100 titik awal, pemerintah juga mengupayakan 100 titik tambahan lagi sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan memanfaatkan balai latihan kerja dan UPT milik Kemenaker dan pemerintah daerah. Dengan tambahan ini, target total lebih dari 20 ribu siswa dapat belajar di Sekolah Rakyat akan tercapai.
