Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
KREDONEWS.COM, SUMEDANG– Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang resmi menaikkan status kasus dugaan penyalahgunaan penerbitan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang periode 2021–2024 dari penyelidikan ke penyidikan. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kejari Sumedang, Selasa (20/5/2025).
Kepala Kejari Sumedang, Adi Purnama, menjelaskan bahwa peningkatan status dilakukan setelah ditemukan indikasi pidana berupa selisih data antara Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumedang dan Pengadilan Agama terkait jumlah dispensasi kawin anak di bawah umur 19 tahun.
Menurut data, Kemenag mencatat 2.455 perkawinan anak di bawah umur, sementara Pengadilan Agama hanya menerbitkan 833 penetapan dispensasi. “Selisihnya mencapai 1.622 kasus,” ungkap Adi dalam konferensi pers.
Adi menambahkan, penetapan dispensasi yang tidak tercatat di Pengadilan Agama itu diduga diterbitkan tanpa proses persidangan resmi dan bahkan diperjualbelikan oleh oknum dengan harga antara Rp600 ribu hingga Rp1 juta.
Hasil penyelidikan juga mengungkap bahwa nilai pungutan liar yang diduga diterima oknum mencapai sekitar Rp1,6 miliar.
Kejari Sumedang menyatakan akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap para pelaku dan pihak yang terlibat. Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-18/M.2.22.4/Fd.2/05/2025 yang ditandatangani pada 20 Mei 2025.***
